KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto tak sekadar soal makanan yang disajikan di meja siswa setiap hari.
Dibaliknya terdapat struktur kerja yang rapi, ruang dapur luas yang harus memenuhi standar, serta puluhan relawan yang setiap harinya bekerja secara terukur.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau familiar disebut dapur MBG, hingga kini masih terus berkembang sejak pertama kali berdiri pada awal tahun.
Koordinator BGN Wilayah Samarinda, Hariyono, mengingat betul bagaimana dapur pertama mulai beroperasi pada Januari lalu. Setelah itu, gelombang SPPG baru menyusul pada Juni hingga kini.
“per SPPG bisa memproduksi sekitar 3.000 porsi. Ada yang 3.000, ada yang 2.500, karena masih tahap awal,” katanya, Senin (1/12).
Target maksimal tiap dapur sudah ditentukan nantinya mencapai 3.000 porsi per hari. Standar ini berlaku untuk semua dapur yang telah terdaftar sebagai mitra.
Ada bagian pemorsian yang bertugas menakar porsi, divisi pengolahan yang memasak, petugas pencuci ompreng, tim persiapan, hingga bagian distribusi.
“Masing-masing ada job-nya. Mekanismenya seperti itu. Yang mengatur kepala SPPG,” kata Hariyono.
Hingga saat ini, 24 dapur SPPG telah berdiri di 9 kecamatan di Samarinda, dengan satu kecamatan tersisa, Samarinda Ilir yang belum memiliki dapur.
Setiap hari, total produksi dari seluruh SPPG ini menyasar sekitar 55 ribu siswa penerima manfaat. Ritme ini membuat standar dapur harus dijaga ketat. Bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga tentang ukuran fisik bangunan.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mitra sebelum membuka dapur baru adalah luas bangunan minimal 20 x 20 meter atau setara 400 meter persegi. Standar ini sudah tercantum di portal pendaftaran mitra SPPG.
Dapur harus mampu menampung alur kerja yang panjang dan padat, dari bahan mentah hingga makanan siap distribusi.
Di sisi menu, dapur SPPG terdapa ahli gizi yang ikut menentukan kebutuhan porsi harian. “Penghitungan gizinya dari ahli gizi SPPG. Berapa porsi per hari, semua disusun,” jelas Hariyono.
Dalam skema besar program ini, yayasan hanya menyiapkan relawan dan sarana, sedangkan SPPG-lah yang memegang tanggung jawab penuh atas seluruh operasional dapur, dan program ini berdampak tak hanya disoal makan bergizi gratis, tapi juga ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. (rd)