KALTIMPOST.ID, Pemprov Kaltim mulai mengubah cara pandang penanganan pangan di Mahakam Ulu (Mahulu). Pasca kelangkaan beras pertengahan 2025, pemerintah mulai menyusun strategi jangka panjang agar kabupaten termuda di Bumi Etam itu lepas dari ketergantungan bantuan cadangan beras daerah.
Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, mengatakan pola lama dengan menambal kebutuhan beras di Mahulu dengan cadangan beras provinsi justru memicu ketergantungan yang tak sehat. “Mahulu perlu didorong agar bisa mandiri. Selama ini, saat stok beras mereka menipis, provinsi yang menopang lewat cadangan,” katanya.
Keran penyaluran cadangan beras punya birokrasi yang ketat dan hanya bisa dibuka saat situasi darurat atau bencana terjadi. karena itu, mendorong produksi beras lokal jadi sebuah keharusan.
Baca Juga: Realisasi Serapan Beras Bulog Kaltim-Kaltara Tembus 9.500 Ton, Stok Aman hingga Panen 2026 dan Siap Hadapi Nataru
Dalam mendukung ketahanan pangan di Mahulu benar-benar hadir. Tahun depan, Pemprov dan pusat bersiap menggulirkan program perluasan areal sawah baru hingga 200 hektare di tanah Urip Kerimaan tersebut. “Sedang disiapkan lantai dan cetak sawahnya. Sekitar 200 hektare yang bakal dibuka tahun depan,” terangnya.
Cetak sawah saja, jelas tak cukup. Pemerintah juga bakal mengarahkan keterlibatan aktif generasi muda di sana lewat pelatihan pengoperasian alat-alat pertanian modern yang juga akan digulirkan. Pendanaan program itu bakal bersumber dari APBN lantaran fiskal daerah yang tertekan di tengah efesiensi. “Pemprov sudah ajukan ke pusat untuk membantu,” akunya.
Baca Juga: APBD Kaltim 2026 Menciut, Nasib Proyek Prioritas dan Akses Antardaerah Mulai Dipertanyakan
Berbicara ketahanan pangan, tak cukup dengan beras saja. Ada juga sektor lain, seperti peternakan, perikanan, serta perkebunan. Dan kewenangan-kewenangan itu tak semua berada di DPTPH, melainkan ada di OPD lain.
Nantinya, Asisten II Sekretariat Provinsi Kaltim bakal jadi koordinator untuk mengorkestrasi pengembangan ketahanan pangan di Mahulu. “Enggak hanya di DPTPH, semua sektor perlu bergerak,” katanya singkat. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki