KALTIMPOST.ID, Persoalan infrastruktur, lalu ambigunya teknis pelaksanaan program Gratispol kembali menyeruak dari meja DPRD Kaltim. Dua masalah itu menjadi suara yang paling kencang diterima para wakil rakyat selama reses sepanjang 24-31 Oktober 2025.
Keluhan warga seantero Kaltim itu terhimpun dalam laporan tujuh fraksi di DPRD Kaltim, yang dibacakan dalam paripurna. Laporan Fraksi Golkar dibacakan Sayid Muziburrachman. Dalam sidang istimewa itu, dia menyebut suara masyarakat soal infrastruktur yang layak menyeruak merata di tiap kabupaten/kota se-Kaltim.
“Dari semenisasi jalan, perbaikan drainase, normalisasi sungai, penurapan di ruas jalan yang rawan longsor, hingga gorong-gorong untuk mengatasi banjir,” katanya menyampaikan laporan reses fraksi beringin.
Air bersih yang belum dirasakan semua warga, juga jadi keluhan yang disalurkan warga ke para dewan. Di sejumlah kawasan, lanjut dia, airnya keruh dan jaringan sekunder air belum merambah ke pelosok. “Sementara di daerah 3T. warga meminta perluasan jaringan internet untuk memperlancar komunikasi,” terangnya.
Laporan berlanjut ke Fraksi Demokrat-PPP, yang dibacakan Agus Aras. Legislator yang mewakili Bontang, Kutai Timur, dan Berau di tingkat provinsi itu menyebut, Gratispol belum punya teknis yang jelas di daerah.
Terutama untuk pendidikan dan kesehatan gratis yang jadi janji politik gubernur dan wakil gubernur. “Pertanyaan warga selalu tentang apakah penerima manfaat turut menyasar mahasiswa di semester lanjut, atau hanya mahasiswa baru. Lalu apa yang membedakan program ini dengan beasiswa yang sudah ada,” ungkapnya.
Seragam gratis, yang jadi bagian dari program itu juga turut jadi pertanyaan warga. Di waktu yang sama, pembangunan sekolah menengah di Kutai Timur dan Balikpapan jadi kebutuhan yang tak kalah penting disuarakan warga.
“Ini harus jadi perhatian. Reses jadi jembatan dewan dalam melihat kebutuhan riil di masyarakat, memperkuat fungsi pengawasan, hingga memastikan anggaran berjalan tepat,” tukasnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan semua aspirasi yang terangkum jadi pijakan dewan dalam merumuskan kebijakan tahun depan. “Sehingga pembangunan selaras dengan kebutuhan warga,” katanya di akhir paripurna. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki