KALTIMPOST.ID, Rancangan APBD Kaltim 2026 disepakati sebesar Rp 15,15 triliun, dari yang awalnya diproyeksikan di angka Rp 21,73 triliun. Penurunan terjadi setelah dipangkasnya dana transfer dari pusat. Hal itu memaksa porsi anggaran di tiap OPD mesti dihitung ulang. Termasuk urusan infrastruktur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, A.M Fitra Firnanda, menyebut prioritas anggaran tahun depan di OPD yang dikepalainya bakal fokus ke urusan jalan. Baik pemeliharaan atau peningkatan ruas.
Akses yang bagus jadi instrumen penting dalam menggerakan perekonomian daerah. “Kualitas jalan punya efek berganda, bikin ekonomi tumbuh,” katanya beberapa waktu lalu.
Fokus peningkatan jalan menyasar ruas strategis antardaerah, seperti Jalan Penghubung Kutai Kartanegara-Kutai Barat hingga Akses Kutai Timur-Berau. Sementara jalan provinsi lainnya hanya tersentuh perawatan agar tak turun kualitasnya.
Langkah ini ditempuh lantaran PUPR-PERA hanya kebagian sekitar Rp834 miliar dari APBD 2026. Angka itu jomplang jika dibandingkan dengan tahun ini, yang menyentuh Rp3,6 triliun. “Mudah-mudahan cukup. Bisa bertambah, kan ada perubahan nanti. Untuk sekarang optimalkan yang ada,” sebutnya.
Pengeluaran di tiga bidang; Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya bakal ditata ulang. Dari penggunaan air, listrik, serta hal-hal yang urgensinya rendah bakal tersentuh efesiensi.
Beberapa rencana pembangunan gedung juga tengah disisir urgensinya. Satu yang pasti lanjut, kata Nanda, begitu dia disapa, peningkatan kualitas gedung Rumah Sakit Korpri atau RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda. “Selebihnya banyak penyelesaian pekerjaan lanjutan saja. untuk bangun gedung baru enggak ada,” tutupnya singkat. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki