KALTIMPOST.ID-Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Pemprov Kaltim menghadapi persoalan serius terkait lambannya realisasi belanja daerah.
Hingga awal November, serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih jauh dari target, meski tekanan percepatan terus dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.
Sekprov Kaltim Sri Wahyuni mengungkapkan posisi serapan rata-rata OPD berada pada kisaran 70–75 persen.
Namun pencapaian tersebut belum cukup mengubah status banyak OPD yang tetap berada di kategori merah akibat tidak memenuhi target mingguan.
“Penilaian serapan ini bersifat dinamis. Kalau target mingguan tidak tercapai, sekalipun ada peningkatan angka, OPD tetap dinilai belum memenuhi standar,” jelas Sri dalam rilis resmi yang diterima awak media, Jumat (5/12)
Menurutnya, hambatan terbesar justru datang dari proses administratif dan teknis yang tidak berjalan seiring dengan progres lapangan.
Banyak kegiatan telah rampung secara fisik, tetapi belum bisa direalisasikan secara keuangan karena dokumen pertanggungjawaban belum lengkap.
“Kami menemukan sejumlah pekerjaan selesai, namun pencairan tidak bisa dilakukan. Dokumen belum siap, sehingga realisasi menumpuk menjelang akhir tahun,” katanya.
Kasus serupa juga terjadi pada program BPJS Kesehatan yang baru dapat berjalan pada Juli, meskipun administrasi sudah disiapkan sejak Maret.
Perubahan regulasi membuat penyaluran anggaran tertunda hingga tiga bulan dan sebagian dana tidak dapat digunakan lagi.
“Waktu tiga bulan itu membuat anggaran harus dikembalikan karena tidak bisa diserap,” tambahnya.
Sri menegaskan bahwa persoalan serapan anggaran tidak hanya berdampak pada laporan keuangan, tetapi juga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketidaksinkronan antara pelaksanaan pekerjaan dan kesiapan administrasi menyebabkan sejumlah program publik terlambat selesai.
Inspektorat, menurutnya, sudah mengeluarkan peringatan kepada OPD yang kinerjanya tertinggal. Evaluasi khusus dijadwalkan untuk OPD yang tidak mampu mempercepat penyelesaian dokumen dan realisasi anggaran.
TARGET TINGGI
Pemprov Kaltim menargetkan serapan anggaran daerah mencapai 92,34 persen, dengan harapan dapat mendekati 95 persen jika percepatan berjalan optimal.
Namun hingga kini, sekitar 25 OPD tercatat masih jauh dari target dan berpotensi tidak mampu mengejar kekurangan dalam waktu yang tersisa.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa percepatan belanja tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan maupun akuntabilitas.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan setiap proses verifikasi berjalan cepat namun cermat, baik untuk APBD murni maupun APBD perubahan.
“Jangan sampai hanya demi mengejar angka serapan, pekerjaan menjadi asal-asalan,” ujarnya.
Pemprov kini meminta setiap OPD mengajukan penyesuaian ulang jadwal kegiatan, mempercepat verifikasi dokumen, dan memastikan proses pembayaran tidak menumpuk di akhir tahun.
Penguatan koordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD terus dilakukan agar hambatan administratif dapat diselesaikan lebih awal.
Namun Sri mengingatkan, percepatan serapan bukan sekadar soal memindahkan angka belanja, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran publik digunakan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kita tidak ingin realisasi menumpuk di akhir tahun karena itu tanda ada yang tidak efisien di level perencanaan dan pelaksanaan,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.