KALTIMPOST.ID-Kaltim memasuki 2026 dengan kombinasi tekanan struktural dan fiskal yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Pertumbuhan ekonomi yang selama satu dekade tak beranjak dari ketergantungan pada sektor sumber daya alam kini dipertemukan dengan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) yang mencapai 71 persen.
Kondisi itulah yang dinilai pengamat ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi sebagai “pukulan ganda” bagi perekonomian Kaltim.
Aji memulai analisisnya dengan menegaskan bahwa tren ekonomi Kaltim sepanjang 2025 sebenarnya tidak membawa perubahan fundamental.
Pertumbuhan tetap berada di kisaran 5,1 persen, angka yang menurutnya tidak buruk, tetapi tidak berdampak kuat terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Selama sepuluh tahun terakhir, struktur ekonomi Kaltim hampir tidak bergerak. Pertumbuhan masih ditarik oleh migas dan pertambangan, ditambah sedikit dukungan dari sawit dan konstruksi akibat dorongan IKN,” jelasnya.
Ia menilai pertumbuhan seperti itu rentan terhadap guncangan eksternal. Harga batu bara dan migas mudah berfluktuasi karena perang, perlambatan ekonomi global, atau tekanan geopolitik. “Pertumbuhan berbasis SDA itu elastis. Mudah goyah kalau ada external shock,” ujarnya.
Aji menekankan bahwa angka pertumbuhan tidak boleh dibaca tunggal, melainkan harus dibandingkan dengan tiga indikator kesejahteraan. Yakni kemiskinan, pengangguran, dan pendapatan per kapita.
Dengan kemiskinan Kaltim berada pada kisaran 5,17 persen, tingkat pengangguran terbuka tetap di angka sekitar 5,18 persen, dan pendapatan per kapita yang naik tetapi tidak signifikan, Aji menyimpulkan bahwa pertumbuhan 5,1 persen itu tidak cukup menciptakan daya ungkit kesejahteraan.
Ia membandingkannya dengan Maluku Utara yang pernah mencatat pertumbuhan di atas 39 persen, tetapi indikator kesejahteraannya tetap rendah. Tipikalnya sama. Ekonomi tumbuh, tetapi manfaatnya tidak merata.
DIPREDIKSI TURUN
Situasi semakin kompleks karena pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) secara besar-besaran.
Menurut Aji, keputusan fiskal ini punya konsekuensi langsung bagi Kaltim. “Belanja modal akan menyusut drastis.
Pertumbuhan ekonomi Kaltim 2026 diprediksi turun 0,6 hingga 0,8 persen, dari 5,1 persen pada 2025 menjadi kisaran 4 persen atau paling tinggi 5 persen,” ungkapnya.
Dampaknya tidak berhenti pada angka pertumbuhan. Ia memprediksi kemiskinan naik 0,2–0,4 persen, pengangguran menurun 0,3–0,5 persen, bukan karena ekonomi membaik, tetapi karena tekanan pasar tenaga kerja.
Konsumsi pemerintah melemah sehingga memperlambat aktivitas ekonomi domestik. “Itu pukulan serius, terutama karena konsumsi pemerintah masih menyumbang sekitar 6–7 persen PDRB Kaltim,” sebutnya.
Aji memaparkan bahwa komposisi produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim masih menunjukkan dominasi sektor sumber daya alam.
Sektor pertambangan dan migas 40–45 persen, industri pengolahan 20 persen, serta jasa dan perdagangan 20–25 persen. Menurutnya, komposisi itu idealnya dibalik.
“Industri pengolahan dan jasa seharusnya melampaui SDA (sumber daya alam). Kita tidak bisa terus berada di angka 20 persen untuk industri, harus naik mendekati 40 persen,” tegasnya.
Ia menyebut 2026 harus menjadi “starting point” pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor non-SDA seperti pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, dan konstruksi berbasis daya beli masyarakat.
IKN TAK MAKSIMAL
Saat ditanya soal kontribusi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap ekonomi Kaltim, Aji menjawab realistis.
Menurutnya, proyek IKN memang memberi kontribusi terhadap pengurangan pengangguran, tetapi efeknya belum maksimal karena penggunaan sumber daya lokal masih sangat terbatas.
“Pada pembangunan kawasan eksekutif kemarin, bahan material dari PPU sangat minim, tenaga kerja lokal juga tidak dominan. Itu tidak boleh terulang pada pembangunan legislatif dan yudikatif,” ujarnya.
Aji menegaskan, dampak IKN akan terasa signifikan hanya jika 60 persen tenaga kerja berasal dari Kaltim.
Perusahaan lokal dilibatkan sebagai subkontraktor, raw material dibeli dari pemasok daerah, bukan dipasok penuh dari luar. “Selama ini APBN ‘lah yang bekerja, bukan ekonomi lokal Kaltim,” sebutnya.
Aji menyimpulkan bahwa tahun 2026 adalah periode krusial. Di satu sisi, Kaltim masih memiliki struktur ekonomi yang rapuh.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah daerah makin sempit setelah pemotongan TKD. “Kalau dua tekanan ini bertemu, dampaknya bisa besar. Mitigasi harus disiapkan sejak sekarang,” katanya.
Ia mendorong pemerintah daerah fokus mengembangkan sektor non-SDA, memperkuat konsumsi domestik, memaksimalkan peluang dari IKN, dan mengelola anggaran secara lebih presisi. “Ini bukan sekadar tahun transisi. Ini tahun ujian bagi Kaltim,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.