Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, atau yang akrab disapa Ayub, menekankan pentingnya kerja sama antara provinsi dan kabupaten/kota agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut Ayub, kendaraan dan bahan bakar yang digunakan oleh perusahaan besar di Kaltim merupakan salah satu sumber PAD yang belum sepenuhnya tergarap.
"Sehingga pajak-pajak kendaraan alat berat, BBM, kemudian yang lain-lain itu harus kemudian optimal diambil oleh KTTN Negara atau Provinsi Kaltim. Kan kalau Provinsi Kaltim dapat, dibagi juga ke kabupaten-kabupaten kota. Jadi kerja sama kabupaten kota, Kukar dengan provinsi itu harus kuat," ujarnya, Selasa (02/12/2025).
Ayub menambahkan, inventarisasi potensi PAD tidak hanya menjadi tanggung jawab provinsi, tetapi juga kabupaten/kota harus berperan aktif. Hal ini penting agar seluruh potensi pendapatan yang sah bisa kembali kepada masyarakat, bukan hanya dinikmati pihak swasta.
"Jangan hanya kemudian provinsi yang menginventarisasi terkait persoalan pajak-pajak kendaraan alat berat pajak-pajak apa BBM tapi juga kemudian teman-teman kabupaten kota juga membantu provinsi untuk menggiatkan menginventarisir hal-hal yang kemudian dapat menjadi pendapatan asli daerah," tegasnya.
Lebih lanjut, Ayub menegaskan bahwa optimalisasi PAD dari sektor ini bukan sekadar menambah kas daerah, tetapi juga dapat memperkuat kemampuan fiskal Kaltim untuk membiayai program prioritas publik.
"Insyaallah saya yakin dan percaya PAD kita akan meningkat lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Karena memang Pak Gubernur dengan teman-teman anggota DPRD giat sekali untuk menginventarisir apa-apa yang bisa menjadi PAD," katanya.
Dengan langkah-langkah yang tepat, DPRD Kaltim berharap pendapatan dari sektor kendaraan dan BBM dapat meningkat signifikan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, termasuk layanan publik dan pembangunan infrastruktur.(Adv/DPRD Kaltim)
Editor : Uways Alqadrie