Ketua PBNU, Moh Mukri, mengatakan seluruh unsur kepengurusan—mulai Mustasyar hingga badan otonom—akan duduk bersama dalam forum tersebut.
Mukri menyebut rapat itu menjadi mandat Syuriyah PBNU, yang sebelumnya telah mengeluarkan keputusan final mengenai pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf.
“Insya Allah, salah satu pembahasannya adalah penetapan Pj Ketum,” kata Mukri dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Desember. Ia menegaskan proses pleno bakal ditempuh dengan kehati-hatian serta tetap mengedepankan adab keulamaan.
Ia juga meminta warga Nahdliyin tidak terjebak arus spekulasi yang berkembang di media sosial dan hanya merujuk pada informasi resmi organisasi.
Gejolak di tubuh PBNU meningkat sejak risalah rapat harian Syuriyah tanggal 20 November beredar luas.
Dalam dokumen tersebut, Syuriyah meminta Gus Yahya mengundurkan diri dalam tiga hari dengan alasan dugaan pelanggaran tata kelola keuangan hingga isu keterhubungan dengan jaringan zionisme internasional. Surat itu diteken Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Pekan berikutnya, beredar surat elektronik yang menyatakan Yahya tak lagi menjabat sebagai ketua umum. Namun Yahya menolak keputusan itu dan menyebut surat tersebut tidak sah.
Ia membalas dengan mencopot Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekretaris Jenderal dan mengganti Bendahara Umum PBNU.
Situasi makin memanas hingga akhirnya KH Miftachul Akhyar muncul ke publik dan menegaskan bahwa status Gus Yahya sebagai Ketua Umum telah berakhir sejak 26 November pukul 00.45 WIB.
Editor : Uways Alqadrie