KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi dana bantuan sebesar Rp 4 miliar untuk setiap kabupaten/kota di Sumatra yang terdampak bencana. Dana ini secara khusus diutamakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak bagi bayi dan perempuan.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas penanganan bencana Sumatra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, pada Minggu, 7 Desember 2025.
Berawal dari Permintaan Mendagri
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota yang dilanda bencana mulai menipis.
Tito menjelaskan, kebutuhan spesifik yang sering ditemukan di lapangan dan diminta oleh masyarakat adalah barang-barang kecil namun penting, seperti popok (pampers) untuk bayi dan kebutuhan untuk perempuan.
Meskipun sejumlah provinsi di luar Sumatra telah memberikan dukungan senilai total Rp 34 miliar (termasuk Rp 3 miliar untuk Lhokseumawe), Mendagri menilai bantuan tersebut belum mencukupi.
"Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten/kota ini karena kondisinya tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp 2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini, Pak," ujar Tito, mantan Kapolri.
Mendengar permintaan tersebut, Presiden Prabowo tidak hanya menyanggupinya, melainkan justru melipatgandakan jumlahnya. "Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya, saya kasih Rp 4 miliar," tegas Prabowo.
Selain bantuan untuk kabupaten/kota, Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar kebutuhan pemerintah provinsi yang terdampak bencana dihitung secara terpisah. Provinsi dengan tingkat kerusakan terberat akan menerima alokasi dana sebesar Rp 20 miliar.
"Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat, ya? Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatra Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya," pungkas Presiden.
Baca Juga: Sebagian Wilayah di Kutai Timur Terendam Banjir, 300 Kepala Keluarga Dievakuasi Tim Gabungan
Di sisi lain, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan total anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan fasilitas rusak akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp 51,82 triliun.
Perincian estimasi biaya pemulihan pasca-bencana per provinsi adalah sebagai berikut:
Aceh: Rp 25,41 triliun
Sumatra Barat: Rp 13,52 triliun
Sumatra Utara: Rp 12,88 triliun
Suharyanto menambahkan bahwa angka ini masih dapat bertambah karena BNPB terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Baca Juga: Presiden Prabowo Tinjau Langsung Lokasi Banjir di Aceh, Pastikan Penanganan Prioritas
Fokus pada Pelayanan dan Rehabilitasi
Biaya pemulihan tersebut, jelas Suharyanto, akan digunakan untuk Meningkatkan pelayanan bagi korban, pengungsi, dan masyarakat umum, mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia atau hilang, dan memastikan kecukupan stok logistik dari tingkat desa hingga provinsi.
Suharyanto juga menjelaskan bahwa daerah-daerah yang relatif telah pulih, seperti sebagian Sumatra Barat dan Sumatra Utara, akan segera memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Terkait relokasi pengungsi, BNPB berencana membangun hunian sementara (huntara) oleh Satuan Tugas (Satgas) TNI dan Polri. Namun, untuk hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang harus direlokasi, Suharyanto memohon bantuan dari Kementerian Perumahan.(*)
Editor : Thomas Priyandoko