KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melempar usulan agar mekanisme pemilihan kepala daerah cukup dilakukan melalui DPRD. Presiden Prabowo Subianto mengaku akan mempertimbangkan usulan tersebut.
Menanggapi hal ini, PDIP akan melakukan kajian terlebih dahulu. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya melihat pemerintah tentu melihat hal ini karena banyak persoalan korupsi.
Namun dengan pemilihan langsung yang telah berjalan selama ini, artinya sudah sesuai konstitusi. Serta sekaligus memperkuat legitimasi kepemimpinan kepala daerah.
“Kami akan perkuat kajian dulu mana yang lebih memberikan manfaat bagi rakyat, bangsa dan negara,” kata Hasto usai Konferda dan Konfercab DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, Senin (8/12).
Menurutnya hal yang terpenting untuk meningkatkan kualitas demokrasi. “Bagaimana menghasilkan pemimpin yang betul-betul berproses dari bawah dan memiliki kualitas kepemimpinan mengubah daerah,” bebernya.
Baik dari sisi aspek tata ruang, penciptaan lapangan kerja, kedaulatan pangan nanti semua bisa terwujud. Hasto menyebutkan, sikap PDIP terkait usulan ini masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
“Nanti dalam rapat kerja nasional kita akan bahas. Ini suatu hal strategis dan harus mendengarkan kepala daerah,” tuturnya. PDIP ingin mengetahui pandangan kepala daerah.
Khususnya apa saja sisi positif dan negatif dari pemilu langsung. “Demokrasi kan kesepakatan, semua sistem ada plus dan minus,” imbuhnya. Dia memberi contoh demokrasi yang dikembangkan PDIP.
“Sesuai ideologi Pancasila yang ditopang merit sistem,” sebutnya. Dalam menetapkan seseorang, PDIP melihat rekam jejak dan kemampuannya. Meski saat ini kepercayaan publik kepada partai politik menurun.
PDIP memiliki strategi untuk mendengarkan harapan rakyat. Bagaimana kelembagaan partai dan fungsi-fungsi partai berjalan. Hal ini juga menjadi penegasan dalam pembukaan Konferda DPD PDIP Kalimantan Timur.
“Penting etika dan moral dalam politik. Jadi bukan persoalan perebutan kekuasaan, tapi membangun peradaban,” tegasnya. Itu yang ditekankan kepada setiap kader PDIP.
Dia melihat banyak yang menyalahgunakan sistem pemilu langsung. “Dana menjadi segala-galanya. Padahal dalam pandangan PDIP rakyat adalah segalanya,” tutupnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo