KALTIMPOST.ID, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menilai bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera bukanlah musibah yang disebabkan alam semata. Melainkan lahir dari jejak kebijakan pemerintah yang mengabaikan sains.
Pengabaian pengetahuan itu bisa dilihat bagaiman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merespons musibah tersebut. Lembaga yang harusnya menjadi garda terdepan menangani bencana malah terjebak dalam pola pikir sentralistik, menunggu instruksi turun dari atas dalam menangani bencana.
“Ketika sains dipinggirkan, maka yang lahir bukanlah pembangunan. Tapi kerentanan baru yang menjerat rakyat kecil,” tulis KIKA dalam rilis resminya, Senin, 8 Desember 2025.
Kebijakan yang lebih mengedepankan stabilitas dan komando, ketimbang sensitivitas sosial dan ekologis, akhirnya hanya menghadirkan logika instruksi. Bukan tata kelola yang akuntabel. Karena itu, bagi KIKA, apa yang terjadi di Sumatera merupakan bencana kebijakan yang lahir dari serangkaian keputusan politik yang keliru.
Publik dibikin gerah, ketika pemerintah pusat tetap bergeming. Enggan menetapkan musibah di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat itu sebagai bencana nasional. Padahal pusat yang paling tahu jika kas daerah sudah menipis imbas dipangkasnya dana transfer daerah.
Ironinya, anggaran yang tersedia untuk penanganan bencana di BNPB hanya Rp491 miliar. Angka yang tak wajar jika disandingkan dengan biaya Makan Bergizi Gratis, yang memakan Rp1,2 triliun per hari. “Rezim ini memang tidak punya rasa kemanusiaan. Lebih mengutamakan program strategis nasional ketimbang nasib masyarakat,” lanjutnya
Pola pengambilan keputusan yang sentralistik dan dikuasai segelintir kepentingan ini sudah pasti mengikis kepercayaan publik. Suara mereka tidak pernah benar-benar didengar. Sementara dampak kebijakan merenggut kehidupan sehari-hari rakyat. dari kehilangan mata pencaharian, lingkungan hidup yang rusak, hingga melayangnya sebuah nyawa.
Dari lanskap ini, KIKA menilai tragedi di Sumatera bukanlah peristiwa lokal. Melainkan cermin kegagalan tata kelola nasional yang memperlihatkan secara gamblang, betapa rapuhnya sistem kebijakan ketika pengetahuan dimarjinalkan. “Dan begitu berbahayanya saat arah pembangunan dikuasai segelintir kepentingan. Bukan berangkat dari kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan,” tutup KIKA. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki