KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Jika ekonomi makro penuh tekanan, dampaknya paling cepat terasa di level rumah tangga. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo menilai, kondisi ekonomi mikro pada 2026 belum menunjukkan tanda perbaikan signifikan, terutama bagi pekerja dan kelas menengah.
Purwadi menyoroti polemik Upah Minimum Provinsi (UMP) yang kembali memicu gejolak di daerah, termasuk Kaltim. Dengan kisaran upah di bawah Rp4 juta, dia menilai standar hidup layak sulit tercapai.
“Kalau misal Rp3 juta atau di bawah Rp4 juta di Kaltim itu tidak cukup untuk hidup layak. Hidup layak itu harus punya rumah yang layak, akses kesehatan, pendidikan, dan internet,” ujarnya.
Dia mencontohkan biaya sewa hunian sederhana yang kini sudah mencapai Rp1,7 juta hingga Rp2 juta per bulan, belum termasuk kebutuhan pokok lainnya. Kondisi itu memaksa banyak rumah tangga berada dalam tekanan keuangan berkepanjangan.
Di sisi lain, Purwadi mengingatkan fenomena terkurasnya tabungan masyarakat, termasuk kelompok kelas menengah. Berdasarkan riset yang ia ikuti, tren “makan tabungan (mantab)” kini semakin meluas.
“Kelas menengah pun sudah mulai makan tabungan dalam porsi lebih besar. Ini sudah muncul dalam kajian dan bahkan diberitakan media internasional,” kata pengamat ekonomi Kaltim itu.
Dalam situasi ketidakpastian tersebut, dia menyarankan masyarakat mulai memperketat pengelolaan keuangan dengan fokus pada kebutuhan prioritas dan memperkuat tabungan.
“Mau tidak mau, masyarakat harus mengatur skala prioritas. Yang penting-penting saja dibelanjakan, dan kalau bisa perkuat saving (tabungan),” ujarnya.
Namun Purwadi menegaskan, penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga tidak bisa dibebankan sepenuhnya ke masyarakat. Negara, menurutnya, tetap harus hadir, meski dia mengingatkan risiko subsidi yang kerap salah sasaran.
“Kondisi ini menunjukkan masyarakat sudah capek dengan kerja-kerja real, lalu tergoda jalan instan. Negara harus hadir, tapi dengan kebijakan yang tepat dan berempati,” tegasnya.
Menghadapi 2026, Purwadi menilai kunci bertahan bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan ketahanan mental dan keuangan masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya reda. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo