KALTIMPOST.ID- Gerbong mutasi dan rotasi di lingkungan Pemprov Kaltim kembali bergulir. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud melantik tujuh pejabat jabatan tinggi pratama yang setara kepala dinas, serta 84 pejabat eselon III dan IV setara administrator dan pengawas, Senin, 22 Desember 2025.
Rudy menyebut, rotasi dan mutasi ini baru langkah awal untuk memastikan roda organisasi berjalan tanpa kendala nantinya. Pemprov bakal kembali menempuh penataan ulang kursi birokrasi, dari eselon II, III, hingga IV awal 2026. "Apalagi dalam rentang Januari-Maret nanti ada juga yang memasuki masa pensiun," ucapnya usai acara.
Rotasi akan difokuskan untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong. Namun, ketika syarat untuk menduduki jabatan tersebut belum terpenuhi, Pemprov Kaltim membuka opsi menggelar seleksi terbuka (selter) sebagai mekanisme pengisiannya.
Baca Juga: Akademisi Unmul Ingatkan Rudy–Seno: Mutasi Pejabat Harus Bebas dari Muatan Politik
Ketika mekanisme selter dipilih maka pengisian posisi itu tak lagi sekadar terbatas bagi ASN di Kaltim. Persaingan terbuka untuk semua ASN se-Indonesia. Orang nomor satu di Bumi Etam ini juga menegaskan, percepatan pengisian jabatan ini diperlukan untuk memastikan roda birokrasi bisa bekerja maksimal dalam menghadapi tantangan pemerintahan ke depannya.
Terkait kehadiran Sekretaris Kota Balikpapan, Muhaimin yang naik ke provinsi dan mendapat mandat mengisi kursi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim. Rudy menegaskan prosesnya murni hasil uji kompetensi yang dibuka Pemprov beberapa bulan lalu. "Prosesnya sudah berjalan beberapa waktu lalu," katanya.
Merampungkan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah jadi alasan pelantikan ini baru digelar jelang tutup tahun. "Itu sebabnya pelantikan baru di akhir tahun ini," ucapnya menutup.
Tujuh pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilantik belum sepenuhnya menambal posisi kosong sejumlah dinas dan lembaga di lingkungan Pemprov Kaltim.Memang ada kursi yang sempat kosong akhirnya terisi, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Perhubungan.
Baca Juga: Siap-Siap, Mutasi Eselon II Pemprov Kaltim Menyusul Bulan Depan
Tapi mutasi ini justru menimbulkan kekosongan baru pada empat posisi pimpinan dinas dan biro. Seperti yang terjadi di Dinas Kehutanan. Joko Istanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kehutanan digeser menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sehingga kursi Dinas Kehutanan kini kembali lowong.
Kekosongan serupa terjadi di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah Fahmi Himawan dirotasi ke Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Di lingkup Sekretariat Provinsi Kaltim, dua biro turut mengalami kekosongan pimpinan.
Biro Pengadaan Barang dan Jasa ditinggal Buyung Dodi Gunawan yang kini dipercaya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sementara itu, Biro Umum kosong setelah Lisa Hasliana dimutasi menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. (*/riz)
Daftar tujuh pejabat yang dilantik beserta pergeseran jabatan masing-masing:
- Siti Farisyah Yana didapuk sebagai Staf Ahli Bidang II. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
- Muhaimin mengisi kursi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim. Mantan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ini menjadi wajah baru di Provinsi Kaltim.
- Lisa Hasliana kini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sebelumnya memimpin Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.
- Fahmi Himawan dirotasi sebagai Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Jabatan ini diembannya setelah sebelumnya memimpin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Buyung Dodi Gunawan ditunjuk sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim. Sebelumya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kaltim.
- Joko Istanto bergeser menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sebelumnya menduduki jabatan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim.
- Yusliando dipercaya memimpin Dinas Perhubungan Kaltim. Yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).