KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur dari sekitar Rp 21 triliun menjadi Rp 15 triliun dinilai membawa konsekuensi serius bagi pergerakan ekonomi daerah.
Kalangan pengusaha menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap aktivitas usaha, daya beli masyarakat, hingga kelangsungan sektor-sektor penopang ekonomi lokal.
Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DPP Kaltim, Slamet Brotosiswoyo, menyebut pemotongan anggaran dalam skala besar tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga memperlemah sirkulasi uang di daerah.
“Kalau tidak dipotong oleh pusat, APBD Kaltim itu sekitar Rp 21 triliun. Ternyata sekarang dipotong jadi tinggal Rp 15 triliun. Ini sangat besar dampaknya. Proyek-proyek yang mestinya bisa membantu menggerakkan ekonomi masyarakat jadi berkurang,” sebutnya.
Menurut Slamet, belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi Kalimantan Timur. Ketika kapasitas fiskal menyusut, maka otomatis aktivitas yang melibatkan banyak sektor ikut tertekan. Salah satu yang paling cepat merasakan dampaknya adalah sektor jasa, khususnya perhotelan dan pariwisata.
“Biasanya kegiatan pemerintah seperti rapat, forum diskusi, dan acara resmi banyak dilakukan di hotel. Kalau anggaran dipersempit, kegiatan seperti itu bisa dikurangi. Dampaknya langsung ke tingkat hunian hotel,” katanya.
Ia menambahkan, tekanan tersebut tidak berhenti di industri perhotelan. Rantai ekonomi di bawahnya, seperti UMKM penyedia konsumsi, transportasi lokal, hingga tenaga kerja informal juga ikut terdampak.
“Hotel itu punya keterkaitan ke UMKM, ke penyedia makanan, laundry, transportasi, dan lain-lain. Kalau hotel sepi, UMKM juga ikut lesu,” jelasnya.
Slamet menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, pemangkasan anggaran yang terlalu dalam berisiko menurunkan daya tahan ekonomi daerah, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi nasional dan global.
APINDO Kaltim, lanjut Slamet, berharap pemerintah provinsi dapat lebih aktif memperjuangkan kepentingan daerah agar dampak pemangkasan APBD tidak terlalu besar.
Ia menegaskan, menjaga stabilitas ekonomi daerah bukan hanya tanggung jawab pengusaha, tetapi membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Tanpa itu, risiko perlambatan ekonomi dan melemahnya aktivitas bisnis akan semakin nyata dirasakan masyarakat.
“Kami dari APINDO Kaltim tentunya berharap kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar bisa berjuang agar pemangkasan APBD ini tidak terlalu besar. Supaya perekonomian tetap seimbang dan tidak runtuh,” ucapnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo