KALTIMPOST.ID-Pariwisata Kaltim dinilai memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi daerah pasca-era ketergantungan sumber daya alam.
Namun hingga kini, sektor tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagai motor ekonomi yang signifikan karena lemahnya intervensi pemerintah dan ketiadaan desain besar pengembangan.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi mengatakan secara konsep pariwisata memang logis dan strategis dijadikan sektor andalan baru Kaltim. Banyak potensi yang belum tersentuh dan belum dikembangkan secara serius.
“Secara pola pikir, pariwisata itu memang sangat mungkin menjadi andalan ekonomi Kaltim setelah sumber daya alam. Tapi sampai hari ini saya belum melihat sejauh mana itu benar-benar disentuh untuk menjadi penopang ekonomi,” kata Aji.
Menurutnya, persoalan mendasar pariwisata Kaltim terletak pada tata kelola kewenangan dan keterbatasan fiskal.
Pengembangan destinasi di kabupaten dan kota sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing, sementara peran provinsi baru muncul ketika destinasi lintas wilayah memerlukan konektivitas.
Masalahnya, sektor pariwisata sangat bergantung pada infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan transportasi antarmoda, yang bukan berada di bawah kendali dinas pariwisata.
“Pariwisata itu tidak bisa bergerak sendiri. Ia hanya bisa menyiapkan program dan lokasi. Tapi penghubungnya itu dinas lain: PUPR, perhubungan, bahkan sektor transportasi sungai dan laut,” ujarnya.
Dengan kondisi APBD kabupaten dan kota yang terbatas, Aji menilai pembangunan infrastruktur pariwisata sering kali tidak menjadi prioritas.
Bahkan, kata dia, tidak sedikit dinas pariwisata yang anggarannya hanya cukup untuk belanja rutin.
Dalam konteks daya jual, Aji menilai Kaltim masih sangat terbatas di tingkat nasional maupun global.
Hingga kini, hanya Berau dengan Derawan dan Maratua yang dinilai benar-benar memiliki posisi kuat sebagai destinasi unggulan, itu pun terbatas pada wisata bahari.
“Kalau kita jujur, yang benar-benar menjual di tingkat nasional dan global itu ya Berau. Di luar itu, masih sangat lokal,” katanya.
Destinasi di kota-kota besar seperti Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Kutai Kartanegara dinilai belum memiliki diferensiasi kuat.
Pantai Manggar di Balikpapan, misalnya, masih lebih banyak dikunjungi wisatawan lokal dengan jangkauan terbatas.
Demikian pula susur Sungai Mahakam di Samarinda yang lebih bersifat event, bukan objek wisata berkelanjutan.
“Nilai jualnya masih lokal. Orang Berau ke Balikpapan saja persentasenya kecil. Apalagi wisatawan luar daerah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung Pulau Kumala di Kutai Kartanegara yang sempat diharapkan menjadi ikon wisata, namun belum menunjukkan transformasi signifikan meski kembali beroperasi.
Aji menilai persoalan lain adalah minimnya wisata buatan yang dirancang secara serius oleh pemerintah.
Selama ini, banyak objek wisata di Kaltim justru tumbuh dari inisiatif masyarakat, dengan modal swadaya dan tanpa dukungan desain besar dari pemerintah daerah.
“Sebagian besar wisata kita diinisiasi warga. Pemerintah kabupaten, kota, bahkan provinsi hampir tidak pernah benar-benar mendesain, membangun, dan mengoperasikan wisata yang betul-betul ‘made in pemerintah’,” kata Aji.
Ia mencontohkan pengelolaan Pantai Manggar di Balikpapan yang dinilai masih sangat sederhana dan belum memberikan pengalaman wisata yang kuat.
Sementara fasilitas pendukung seperti penginapan justru dibangun oleh investor individu, bukan melalui perencanaan terpadu pemerintah.
Menurutnya, kondisi itu menunjukkan ketiadaan grand skenario pengembangan pariwisata Kaltim. Aji menekankan perlunya desain besar yang diinisiasi pemerintah provinsi, bukan diserahkan sepenuhnya kepada kabupaten dan kota.
“Kaltim butuh grand skenario pariwisata. Blueprint, roadmap, dan milestone yang jelas. Itu harus diinisiasi dan dianggarkan oleh APBD Kaltim,” tegasnya.
Ia menilai keterbatasan alam bukan alasan untuk stagnasi. Banyak daerah di dunia, termasuk Singapura, mampu menjadikan wisata buatan sebagai magnet utama melalui perencanaan matang dan ikon yang kuat.
“Pariwisata buatan itu sah. Air mancur, ikon, kawasan tematik, itu semua hasil desain. Tapi kita belum sampai ke sana,” katanya.
Aji juga menyoroti lemahnya pendekatan perencanaan ketika pemerintah daerah mengajukan program ke pemerintah pusat. Proposal tanpa detail teknis, menurutnya, sulit mendapatkan dukungan anggaran nasional.
“Harus ada DED (detail engineering design), harus jelas lokusnya, bentuknya, operasionalnya. Tidak cukup proposal tiga atau empat halaman,” ujarnya.
Dalam pandangannya, kebangkitan pariwisata Kaltim hanya mungkin terjadi jika ada intervensi langsung pemerintah melalui APBD atau APBN, terutama pada tahap awal pembangunan.
Setelah infrastruktur dan konsep terbangun, barulah kolaborasi dengan investor dapat berjalan optimal.
Ia bahkan menggambarkan potensi wisata alam seperti Batu Dinding di Mahakam Ulu yang, jika dipoles dengan infrastruktur, pencahayaan, dan fasilitas pendukung, berpotensi menjadi destinasi ikonik.
“Kalau alam pun, harus dibuat nyaman. Aksesnya mudah, fasilitasnya aman. Gunung Bromo itu juga alam, tapi orang datang karena aksesnya nyaman,” katanya.
Aji menegaskan, tanpa intervensi anggaran, imajinasi perencanaan, dan keberanian mendesain wisata buatan maupun alam secara serius, pariwisata Kaltim akan sulit naik kelas dan berperan signifikan dalam struktur ekonomi daerah. (rdh/rd)
Editor : Romdani.