Utama Samarinda Balikpapan Kaltim IKN Nasional Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Gratispol Pendidikan Dinilai Tak Efektif Tanpa Pemerataan Infrastruktur Sekolah di Kaltim

Bayu Rolles • Selasa, 20 Januari 2026 | 09:14 WIB

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.

KALTIMPOST.ID, Pemprov tengah ngebut membenahi rupa pendidikan di Kaltim melalui Gratispol Pendidikan, program yang jadi unggulan Gubernur Rudy Mas'ud dan wakilnya, Seno Aji.

Namun Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan mengingatkan, niat mulia membuka akses pendidikan seluas-luasnya untuk anak-anak di Bumi Etam itu tak akan berguna jika tak disertai pemerataan sarana prasarana (sarpras) hingga ke kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Di pelosok, masalah klasik seperti bangunan sekolah rusak, ruang belajar terbatas, sampai fasilitas penunjang yang jauh dari kata layak masih banyak dijumpai. "Kalau sarananya enggak mendukung, Gratispol ya tak mampu berjalan ideal," katanya, Senin, 19 Januari 2026.

Baca Juga: Gratispol Kaltim Dinilai Belum Berdampak Jelas, Armin Minta Kampus Perkuat Standar Akademik

Realitas di lapangan, memang fasilitas di pusat kota hingga ibu kota kabupaten sudah terbilang memadai. Namun ketimpangan terlihat jelas ketika menilik kondisi di pedalaman atau kepulauan yang ada di Kaltim.

Legislator yang mewakili Bontang, Kutai Timur, hingga Berau di tingkat provinsi itu menyebut, anak-anak Kaltim berhak mendapat fasilitas yang sama tanpa memandang jarak atau kondisi geografis yang beragam.

Tak hanya itu, Agus juga menyoroti pola pembangunan yang kerap terpaku di sekolah-sekolah unggulan di perkotaan. Padahal skema itulah yang jadi salah satu pemicu melebarnya gap kualitas pendidikan antar kota dan desa di Kaltim.

Baca Juga: Diskusi Publik Gratispol Pendidikan Digelar di Samarinda, Bahas Transparansi Pencairan Rp 44,15 Miliar

Jurang ketimpangan kian besar karena tak hanya gedung, ketersediaan tenaga pendidik pun juga jadi persoalan. Kesejahteraan para guru di wilayah pelosok masih jauh dari kata ideal. Sementara pekerjaan mereka menuntut kondisi yang kompleks.

Maratua jadi daerah yang dicontohkannya. Jarak yang jauh dari pusat Pemerintahan kerap membuat sekolah yang ada luput dari perencanaan dan distribusi anggaran. Harusnya, alokasi anggaran pendidikan bisa lebih adil bagi daerah yang sulit dijangkau seperti Maratua.

“Pendidikan harus dibangun merata. Termasuk untuk mereka yang tinggal di wilayah terluar,” pungkasnya. (*/riz)

Editor : Muhammad Rizki
#Gratispol pendidikan Pemprov Kaltim #kaltim #dprd kaltim #gratispol