KALTIMPOST.ID, Insiden berulang di bawah Jembatan Mahulu, Samarinda, kembali menyingkap rapuhnya tata kelola alur Sungai Mahakam yang hingga kini belum sepenuhnya dibenahi.
Dalam kurun waktu sebulan, Medio Desember 2025-Januari 2026, pilar hingga fender pelindung jembatan sudah tiga kali diseruduk kapal. Penyebabnya beragam, mulai dari tali tambat yang terlepas hingga tongkang yang terseret arus. Di insiden terakhir, tongkang yang menabrak jembatan disebut putus tali usai bertambat di lokasi yang diduga ilegal.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah yang diambil otoritas terkait, khususnya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Dia menekankan, pihak penabrak wajib bertanggung jawab penuh atas kerusakan jembatan.
Baca Juga: Insiden Jembatan di Sungai Mahakam, DPRD Kaltim Nilai Pelibatan BUMD Bukan Solusi Utama
“Soal dugaan adanya tambatan-tambatan ilegal, itu sudah clear. Dari DPRD, kami sudah merekomendasikan agar tambatan-tambatan tersebut dibersihkan dan disterilkan, karena menghambat jalur lalu lintas sungai,” ujarnya.
Sabaruddin juga menyoroti keberadaan buoy atau pelampung tambat yang dinilai mempersempit alur Sungai Mahakam. Karena itu dewan meminta agar seluruh buoy yang tidak berizin dibersihkan.
“Permintaan ini kami tujukan kepada aparat penegak hukum yang melakukan pengawasan di sana. Keluhan utama pengguna jasa sungai adalah keberadaan tambatan-tambatan itu,” katanya.
Politikus Gerindra ini menegaskan, penertiban tambatan ilegal harus dilakukan secara bersama-sama demi menjamin keselamatan pelayaran dan mencegah insiden serupa terus berulang. "Harus ada sikap dan ketegasan bersama agar peristiwa serupa tak terus berulang," ujarnya mengakhiri. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki