KALTIMPOST.ID, Rencana dana abadi pendidikan di Kaltim mendapat sorotan DPRD. Legislator menilai konsep tersebut harus dipresentasikan ulang secara rinci agar tak tumpang tindih dengan program pemerintah yang sudah berjalan.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu, Agusriansyah Ridwan, diperlukan ruang untuk menelaah lebih jauh seperti apa rencana itu disiapkan. “Harus dicek dulu. Apakah program ini sudah ada di Pemprov, dinas terkait, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), atau bahkan di BUMD, dengan outcome yang sama,” ujarnya, Rabu, 4 Februari 2026.
Jika program serupa sudah ada, maka cukup dijalankan kolaboratif dengan program yang telah berjalan. Konsep dana abadi pendidikan sejatinya bukanlah barang baru. Di tingkat nasional, skema tersebut telah dijalankan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Namun, di level daerah, penerapannya masih sangat terbatas. Karena itu, desain dana abadi pendidikan di Kaltim harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi fiskal daerah.
Agusriansyah juga menyinggung dinamika komunikasi yang sebelumnya sempat terjadi. Politikus PKS itu menyebut, konsep dana abadi pendidikan pernah dipaparkan pada masa kepala daerah masih dipimpin penjabat gubernur. Koordinasi ulang jadi penting lantaran saat ini Kaltim telah dipimpin oleh gubernur definitif. "Mestinya dikomunikasikan ulang. Biar legislatif juga mengetahui lebih detail bagaimana skema yang direncanakan," tegasnya.
DPRD Kaltim kini menunggu arahan dari Pemprov terkait mekanisme penyampaian program tersebut ke legislatif. Nantinya akan ditentukan pihak yang akan mempresentasikan konsep dana abadi pendidikan itu. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki