Situasi kritis ini mendorong Kementerian Lingkungan Hidup mengambil langkah cepat. Pemerintah pusat menyatakan akan menyiapkan skema penyelamatan darurat guna mencegah pesut Mahakam benar-benar lenyap dari habitat alaminya.
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, menilai penyusutan populasi pesut sudah melampaui batas toleransi konservasi. Ia menegaskan, pendekatan biasa tidak lagi memadai menghadapi ancaman kepunahan yang semakin nyata.
“Populasi pesut saat ini sangat kecil dan terus tertekan. Jika tidak ada tindakan tegas dan terukur, risiko kepunahan hanya tinggal menunggu waktu,” ujar Rasio saat kunjungan lapangan di wilayah Kutai Kartanegara, Minggu (8/2).
Kunjungan tersebut dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, serta organisasi konservasi yang selama ini mendampingi perlindungan pesut di Sungai Mahakam.
Sebagai bagian dari upaya penyelamatan, pemerintah menetapkan dua desa di Kutai Kartanegara sebagai Desa Konservasi Pesut Mahakam. Program ini diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga habitat, sekaligus menekan aktivitas yang berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup pesut.
Menurut Rasio, menurunnya populasi pesut bukanlah proses alamiah. Kerusakan ekosistem sungai akibat aktivitas manusia dinilai sebagai faktor utama. Mulai dari pembukaan lahan di kawasan hulu, aktivitas pertambangan batu bara, hingga lalu lintas sungai yang semakin padat disebut berkontribusi besar terhadap degradasi habitat.
Keberadaan ponton dan jalur angkutan batu bara di sepanjang Sungai Mahakam juga disorot karena diduga mengganggu ruang jelajah pesut, sekaligus meningkatkan risiko tabrakan dan stres pada satwa tersebut.
“Tekanan terhadap habitat pesut datang dari berbagai arah. Karena itu penanganannya tidak bisa parsial. Semua sektor harus terlibat,” tegasnya.
KLH menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga otoritas transportasi sungai. Tujuannya, memastikan kegiatan ekonomi tetap berlangsung tanpa merusak ekosistem sungai yang menjadi rumah terakhir pesut Mahakam.
Pemerintah juga membuka kemungkinan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan di wilayah habitat kritis pesut. Namun di saat yang sama, pendekatan kolaboratif tetap diutamakan agar upaya perlindungan berjalan berkelanjutan.
“Penegakan hukum akan dilakukan bila diperlukan. Tetapi yang lebih penting adalah memastikan semua pihak memiliki komitmen menjaga Sungai Mahakam sebagai ekosistem hidup, bukan sekadar jalur ekonomi,” pungkas Rasio.
Dengan populasi yang kian menyusut, nasib pesut Mahakam kini sangat bergantung pada keseriusan semua pihak. Tanpa langkah nyata dan konsisten, ikon satwa air tawar Kalimantan Timur itu terancam tinggal cerita.
Editor : Uways Alqadrie