KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat menindaklanjuti insiden dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa SD 008 Waru usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar mengatakan, pihaknya langsung mengeluarkan arahan cepat begitu menerima informasi adanya kejadian tersebut.
“Yang pertama, kami atas nama pemerintah daerah ketika mendengar informasi adanya kejadian berkenaan dengan pelaksanaan program MBG, terutama untuk SPPG yang ada di Waru, langsung melakukan direction cepat,” kata Tohar, Kamis (12/2/2026).
Langkah awal yang diambil yakni memerintahkan jajaran Dinas Pendidikan untuk segera turun ke satuan pendidikan guna memastikan kondisi para siswa sebagai penerima manfaat. Hal ini dilakukan untuk memastikan benar terjadi indikasi paparan dari makanan yang dikonsumsi, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pada siswa.
“Ramai istilah keracunan, tetapi yang jelas kami memastikan indikasi paparan itu benar terjadi dan bagaimana kondisi penerima manfaat,” ujarnya.
Secara simultan, Pemkab PPU juga menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk mengoordinasikan Puskesmas Waru agar segera memberikan layanan perawatan kepada siswa terdampak. Bahkan, Puskesmas Petung telah disiapkan sebagai rujukan apabila pelayanan di Waru tidak mencukupi.
“Namun informasi yang kami terima, pelayanan di Puskesmas Waru relatif memadai sehingga tidak perlu dilakukan evakuasi ke Puskesmas Petung,” jelas Tohar.
Selain penanganan medis, Pemkab PPU juga meminta Koordinator Wilayah (Korwil) pendidikan untuk memperketat pengawasan terhadap mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tohar menegaskan, kejadian ini harus menjadi pembelajaran agar tidak terjadi kelalaian dalam pengawasan.
Ia mengungkapkan, sehari sebelum kejadian, Pemkab PPU telah menggelar rapat koordinasi bersama asosiasi petani dan seluruh SPPG se-PPU terkait penyediaan rantai bahan pangan. Dalam rapat tersebut, Pemkab menekankan agar para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola SPPG menempatkan siswa sebagai prioritas utama.
“Kami sampaikan, letakkan para siswa itu seperti anak kita sendiri, sehingga ada ikatan emosional untuk memberikan yang terbaik dalam program makan bergizi gratis ini,” tuturnya.
Terkait penyelidikan, Pemkab PPU juga memerintahkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pelacakan bahan baku menu yang diduga menjadi penyebab insiden. Saat ini, sampel makanan telah diamankan pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium.
“Barangnya sudah ada di kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium lebih lanjut. Hasilnya masih menunggu,” katanya.
Tohar menjelaskan, kerja sama yang dibahas dalam rapat sebelumnya lebih pada suplai bahan mentah seperti produk pertanian, hortikultura, perikanan, dan peternakan dari petani ke SPPG, bukan menu makanan jadi. Ia menyebut indikasi sementara mengarah pada salah satu menu olahan.
Terkait kemungkinan sanksi kepada vendor atau mitra SPPG, Tohar menegaskan Pemkab tidak memiliki kewenangan langsung karena perjanjian kerja sama berada di bawah BGN.
“Kewenangan secara struktural ada pada BGN terhadap mitra sesuai perjanjian mereka,” ujarnya.
Meski demikian, untuk sementara operasional SPPG di Waru telah dihentikan hingga hasil uji laboratorium keluar dan ada rekomendasi lanjutan. Penghentian ini hanya berlaku untuk SPPG Waru, sementara SPPG lain tetap berjalan dengan catatan meningkatkan kewaspadaan.
“Yang lain tetap jalan, tetapi ini jadi pembelajaran. Jangan lengah dan harus lebih hati-hati,” tegas Tohar. (*)
Editor : Duito Susanto