KALTIMPOST.ID, SAmARINDA - Di Kalimantan Timur, kebijakan moneter di daerah diterjemahkan, diselaraskan dan diuji langsung di pasar, di rantai pasok, hingga ke sistem pembayaran daerah.
Di titik itulah peran Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) menjadi strategis. Sebagai penghubung antara arah nasional dan denyut ekonomi lokal.
“Peran utama Kepala Perwakilan BI adalah sebagai perpanjangan tangan Bank Indonesia di daerah,” kata Jajang Hermawan. Tugas itu mencakup mengomunikasikan dan mengimplementasikan kebijakan pusat agar sejalan dengan pembangunan daerah.
Peran berikutnya adalah menjaga stabilitas makroekonomi. “Bertanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan daerah, utamanya melalui pengendalian inflasi, pemantauan harga komoditas strategis, menjaga ketahanan sistem keuangan dan perbankan serta memastikan kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun nontunai,” ujarnya, Selasa (10/2).
Di Kaltim, peran tersebut menjadi krusial mengingat struktur ekonominya. Dikatakan Jajang, sektor pertambangan masih mendominasi dengan pangsa 33,9 persen pada triwulan IV 2025.
Di sisi lain, hal itu mendorong percepatan transformasi ekonomi. Fokus diarahkan pada industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, pertanian modern, ekonomi hijau, dan ekonomi digital berbasis UMKM.
Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), disebutkan Jajang memperkuat peluang. “IKN membuka peluang bagi penguatan sektor jasa, logistik dan perdagangan, sekaligus mendorong integrasi ekonomi kawasan yang lebih inklusif dan berdaya saing,” ungkapnya.
Tantangan lain adalah inflasi. Meski demikian, sinergi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjaga inflasi Kaltim tetap dalam target nasional 2,5±1 persen sepanjang 2025. Salah satu inovasi adalah MANDAU yaitu sistem pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis berbasis kecerdasan buatan.
Secara regional, posisi Kaltim sangat strategis. Berdasarkan PDRB triwulan IV 2025, kontribusi Kaltim mencapai 46,02 persen terhadap total PDRB Kalimantan. “Itu menunjukkan potensi besar Kaltim untuk menjadi leading dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah regional,” bebernya.
Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut, pihaknya aktif dalam berbagai tim lintas sektor. Mulai dari TPID, TP2DD untuk percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, hingga TP2ED yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Ada pula fungsi Regional Investment Relations Unit (RIRU) yang mempercepat realisasi investasi melalui promosi peluang investasi dan fasilitasi komunikasi investor. Di bidang ekonomi syariah, BI terlibat dalam Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), mendorong industri halal, UMKM syariah, serta literasi keuangan syariah.
Kolaborasi menjadi fondasi. “Kolaborasi adalah kunci utama keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Dengan kerja sama yang solid, kami optimistis Kaltim dapat membangun ekosistem ekonomi yang lebih tangguh, inklusif dan siap beradaptasi terhadap dinamika ekonomi nasional maupun global,” papar Jajang.
Ke depan, Jajang mengatakan arah BI Kaltim difokuskan pada tiga pilar. Yakni pertumbuhan berkualitas, inflasi rendah dan stabil, serta transformasi ekonomi inklusif berbasis digital dan UMKM.
Bank Indonesia akan menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, memperluas digitalisasi sistem pembayaran, memperkuat literasi keuangan, serta mendorong pembiayaan hijau dan berkelanjutan.
“Stabilitas harga adalah prasyarat utama menjaga daya beli,” ujar Jajang. Karena itu, penguatan data, sistem peringatan dini dan komunikasi kebijakan akan terus diperkuat agar ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha tetap terjaga.
Di simpul ekonomi nasional tersebut, peran BI bukan sekadar pengendali, melainkan orkestrator. Menghubungkan pusat dan daerah, kebijakan dan realitas, angka dan manusia. Agar transformasi ekonomi Kaltim berjalan utuh, terukur, dan berkelanjutan. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo