KALTIMPOST.ID, JAKARTA-Anggaran fantastis untuk pengadaan kendaraan dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, secara tegas meminta agar rencana pembelian mobil operasional senilai Rp 8,5 miliar tersebut ditinjau kembali.
Bima Arya menekankan bahwa setiap alokasi anggaran daerah untuk fasilitas pejabat seharusnya tetap mengedepankan asas kewajaran.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim perlu melakukan kalkulasi ulang agar pengadaan tersebut tidak memicu polemik di masyarakat.
"Sebaiknya memang pembelian mobil dinas sewajarnya saja. Pak Gubernur bisa mengkaji ulang pembelian tersebut," ujar Bima Arya kepada awak media, Sabtu (28/2).
Mantan wali Kota Bogor ini juga mengingatkan seluruh kepala daerah mengenai Surat Edaran (SE) Mendagri yang diterbitkan pada Februari 2025.
Dalam edaran tersebut, ditekankan bahwa alokasi APBD wajib memperhatikan tiga aspek krusial: urgensi, kebutuhan nyata, dan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Kami sarankan untuk disesuaikan kembali dengan harga yang wajar," imbuhnya.
Dalih Muruah dan Medan Berat
Menanggapi sorotan tersebut, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud sebelumnya sempat angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku.
Baginya, fasilitas tersebut bukan sekadar kemewahan, melainkan instrumen untuk menjaga marwah Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun daerah.
Baca Juga: Golkar Ingatkan Rudy Mas’ud Soal Mobil Dinas, Ukur Kebijakan dengan Kondisi Rakyat
Senada dengan gubernur, Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa perencanaan ini telah melalui pertimbangan matang.
Sri menyebut, karakteristik geografis Kaltim yang sangat luas dengan medan jalan yang ekstrem di pelosok menjadi alasan utama di balik tingginya spesifikasi kendaraan yang dibutuhkan.
"Pak gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan operasional yang mumpuni," jelas Sri Wahyuni.
Kini, bola panas anggaran tersebut berada di tangan Pemprov Kaltim. Apakah saran penyesuaian dari Kemendagri akan diikuti, atau tetap berlanjut dengan alasan kebutuhan lapangan? Publik Kaltim kini menanti keputusan final tersebut.(*)
Editor : Almasrifah