KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur yang rencananya akan digelar pada Oktober-November 2026 di Kabupaten Paser berpotensi mundur ke tahun 2027.
Mundurnya penyelenggaran itu menyusul keterbatasan anggaran di beberapa kabupaten dan kota, setelah adanya pemangkasan dana transfer ke daerah, dan dikhawatirkan berdampak terhadap partisipasi atlet di event tersebut.
Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Muhammad Faisal, saat dikonfirmasi pada Rabu (4/3/2026), membenarkan bahwa pelaksanaan Porprov 2026 masih menggantung apakah diundur atau tetap dijalankan.
Baca Juga: Anggaran Tak Terakomodir di APBD Murni, Porprov VIII Kaltim di Paser Terancam Mundur ke 2027!
Pihaknya meyakini bahwa tuan rumah telah menyatakan kesiapannya dalam menyelenggarakan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi itu. Namun persoalan lain muncul dari keseiapan daerah peserta.
"Tuan rumah sudah menyatakan siap diselenggarakan di tahun 2026. Tapi pertanyaannya, apakah kabupaten dan kota siap? Nanti kalau yang ikut hanya dua daerah, bisa kacau juga," ucapnya.
Sementara itu, dari hasil rapat koordinasi terakhir disebutnya sekitar 50 persen pemerintah kabupaten dan kota belum mengalokasikan anggaran untuk mengirim atlet.
Baca Juga: Judo Bontang Target Empat Medali Emas di Porprov Paser, Turunkan 26 Atlet
Kondisi tersebut, kata Faisal, sebagai salah satu persoalan yang harus diurai kembali agar pelaksanaan Porprov bisa berjalan optimal. Faisal menegaskan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan rapat bersama pemerintah daerah, KONI, dan pihak-pihak lainnya. Pertemuan yang dijadwalkan di bulan Ramadan itu akan menentukan jadwal pelaksanaan Porprov.
"Jadi kesimpulan sementara dari rakor kemarin kami duduk bersama lagi untuk memutuskan apakah tetap di 2026 atau digeser ke 2027," jelasnya. Kendati demikian, Faisal mengakui sejumlah daerah lebih menginginkan pelaksanaan diundur hingga triwulan ketiga 2027, dengan alasan lebih aman dari sisi kesiapan anggaran maupun teknis penyelenggaraan.
Selain masalah jadwal, venue pertandingan juga masih dalam pembahasan bagaimana agar beban penyelenggaran tidak sepenuhnya di satu daerah. Model pelaksanaan milti-venue yang diterapkan pada pekaksanaa PON yang biasanya digelar di beberapa provinsi sekaligus, seperti yang terakhir lalu di PON Aceh-Sumut, menjadi alternatif dikuti.
"Nah, nanti bisa diambil bagaimana jalan tengahnya. Misalnya gini, mana cabang olahraga Paser, mana yang di Balikpapan, mana yang di Berau atau Samarinda. Jadi enggak memberatkan satu daerah, tapi event tetap berjalan," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Faisal menepis anggapan bahwa ketidakjelasan Porprov 2026 ini dipicu kesiapan daerah secara teknis. Melainkan karena anggaran pengiriman atlet memang belum dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah.
“Bukan belum siap, tapi memang tidak dianggarkan. Kita harus memaklumi karena setelah pemotongan TKD, banyak daerah kalang kabut mengatur anggaran. Kalau dianggarkan, mereka sebenarnya siap,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki