KALTIMPOST.ID, JAKARTA-Mabes TNI mengeluarkan instruksi penting terkait dinamika geopolitik di Timur Tengah. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dikabarkan telah menerbitkan perintah "Siaga 1" bagi seluruh prajurit sebagai langkah preventif merespons situasi global yang kian memanas.
Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Nomor TR/283/2026 tertanggal 1 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun. Dokumen tersebut menginstruksikan kesiapan penuh alutsista dan personel di seluruh jajaran komando.
Instruksi Strategis, Patroli Hingga Evakuasi WNI
Dalam telegram tersebut, terdapat tujuh poin instruksi krusial yang harus dijalankan. Di antaranya, Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) diminta meningkatkan patroli di objek vital strategis (obvitnas) seperti bandara, pelabuhan, stasiun, hingga infrastruktur energi (PLN).
Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Panglima TNI Instruksikan Seluruh Prajurit Siaga 1
Selain itu, Kohanudnas diinstruksikan melakukan deteksi dini udara selama 24 jam penuh. Di sektor internasional, Bais TNI diminta berkoordinasi dengan Atase Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk memetakan rencana evakuasi WNI di wilayah-wilayah terdampak konflik Timur Tengah jika diperlukan.
Komisi I Minta Klarifikasi Satu Pintu
Meski instruksi ini telah beredar, muncul sorotan terkait koordinasi internal TNI. Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengaku menangkap adanya perbedaan pernyataan antara pejabat teras TNI.
"Jika muncul perbedaan penjelasan di publik, sebaiknya koordinasi internal diperbaiki. Jangan sampai informasi yang keluar justru memicu kebingungan masyarakat," ujar TB Hasanuddin, Minggu (8/3).
Baca Juga: Jamin Kelancaran Mudik 2026, Kementerian PU Fungsionalkan Tol di Kalimantan
Ia merujuk pada pernyataan Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah yang menekankan pada kewajiban UU TNI untuk melindungi bangsa secara responsif.
Namun, di sisi lain, Hasanuddin mencatat adanya nada berbeda dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak saat dikonfirmasi media.
"Penting bagi TNI untuk transparan dan satu suara, mengingat isu kesiapsiagaan militer sangat sensitif terhadap spekulasi," tambah purnawirawan jenderal bintang dua tersebut.
Upaya Deteksi Dini di Jakarta
Khusus wilayah ibu kota, Kodam Jaya dan Satuan Intelijen TNI diperintahkan memperketat pengamanan di area kedutaan besar serta titik ekonomi strategis. Hal ini dilakukan guna menjamin kondusivitas nasional di tengah eskalasi mancanegara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Mabes TNI menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan mekanisme standar guna memastikan seluruh kekuatan militer selalu siap menghadapi dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.(*)
Editor : Almasrifah