KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Gratispol perjalanan religi yang digagas Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, berpotensi mengalami perlambatan pada tahun 2026.
Kondisi fiskal yang tidak ideal akibat pemotongan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat membuat Pemprov Kaltim menyesuaikan ulang skema APBD.
Kendati begitu, Pemprov Kaltim menyatakan tetap berupaya menjaga keberlanjutan program tersebut, yang sejak awal dirancang sebagai bentuk apresiasi bagi para penjaga rumah ibadah di Benua Etam.
Baca Juga: Biro Kesra Kaltim Bongkar Skandal Manipulasi IPK Mahasiswa Luar Daerah di Beasiswa Gratispol
Program ini merupakan inisiatif Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, dengan sasaran utama para marbot dan pengelola rumah ibadah lintas agama yang dinilai telah mengabdi bagi masyarakat.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Dasmiah mengatakan, program tersebut difokuskan kepada para marbot dan pengelola rumah ibadah lintas agama yang dinilai telah mengabdi bagi masyarakat.
Untuk tahun pertama pelaksanaannya, program ini telah memberangkatkan ratusan peserta dari berbagai agama. "Tahun 2025 yang sudah mendapatkan program ini ada 877 orang dari lima agama. Sudah berangkat semua," ucapnya, Selasa (10/3/2026).
Baca Juga: Pemprov Berangkatkan 3.200 Penjaga Rumah Ibadah Perjalanan Religi Gratis
Destinasi perjalanan disesuaikan dengan keyakinan masing-masing peserta. Umat Muslim diberangkatkan untuk menjalankan ibadah umrah ke Arab Saudi.
Sementara umat Kristen dan Katolik melakukan perjalanan religi ke Yerusalem. Umat Hindu dan Buddha menuju India, sedangkan penganut Konghucu melakukan perjalanan spiritual ke Tibet.
Lebih detailnya, peserta pada 2025 terdiri atas 689 Muslim, 113 Kristen, 45 Katolik, 19 Hindu, 8 Buddha, dan 3 Konghucu. Tiga peserta lainnya batal berangkat karena kendala kesehatan dan meninggal dunia.
Pemprov Kaltim menggelontorkan anggaran sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp30,8 miliar. Namun, situasi berbeda dihadapi pada tahun ini.
Baca Juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Pastikan Program Perjalanan Religi Gratis Bukan Urusan Satu Agama Saja
Dasmiah menyebut untuk realisasi program 2026 masih dalam tahap pembahasan anggaran. Pemprov Kaltim sebenarnya menargetkan jumlah penerima tetap berada di kisaran 800 orang, serupa dengan capaian tahun sebelumnya.
Di sisi lain, kondisi fiskal akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp 6 triliun memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian prioritas belanja.
Kata Dasmiah, sektor pendidikan dan kesehatan kini menjadi fokus utama pembangunan sumber daya manusia di Kaltim. Dampaknya, alokasi anggaran untuk program lain, termasuk perjalanan religi, harus dilakukan secara lebih selektif.
“Untuk saat ini, di anggaran yang tersedia baru sekitar 14 orang, karena Pak Gubernur memang lebih memfokuskan anggaran pada program Gratispol pendidikan,” ujarnya.
Baca Juga: Tak Perlu Surat Miskin, Begini Cara Daftar Program Gratispol Kesehatan Kaltim 2026
Program perjalanan religi, kata dia, bersifat penghargaan atau hadiah bagi masyarakat. Dalam regulasi, pemberian hadiah bersifat opsional sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan ruang fiskal.
Meski demikian, Pemprov Kaltim masih berharap adanya tambahan anggaran agar setidaknya satu kelompok peserta tetap dapat diberangkatkan pada tahun ini.
“Kalau kami tentu berharap ada tambahan, minimal satu kelompok bisa berangkat, supaya kinerja program ini tetap seimbang dengan tahun sebelumnya,” katanya.
Terkait mekanisme pelaksanaan, Dasmiah menegaskan pemerintah tidak menunjuk langsung agen perjalanan. Biro Kesra hanya menyerahkan daftar penerima kepada 11 agen perjalanan yang telah mengajukan proposal, sementara koordinasi teknis dilakukan langsung antara travel dan peserta.
Adapun kriteria penerima, khususnya marbot, mensyaratkan masa pengabdian minimal dua tahun berturut-turut, memiliki surat keterangan resmi sebagai marbot, serta berdomisili di Kalimantan Timur dengan kepemilikan KTP minimal tiga tahun.
Ketentuan administrasi tersebut diterapkan karena banyak marbot yang telah lama mengabdi di Kaltim, tetapi masih menggunakan KTP daerah asal seperti Banjarmasin atau Madura. “Jadi kami tetap berikan kesempatan, tetapi tetap berpatokan pada aturan yang ada,” katanya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki