KALTIMPOST.ID, TEHERAN-Ketegangan di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Pemerintah Iran menegaskan tidak akan mempertimbangkan opsi gencatan senjata sebelum Amerika Serikat (AS) memberikan penjelasan mendasar terkait rentetan agresi militer yang memicu eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam wawancara eksklusif bersama NBC News menyatakan bahwa posisi Iran saat ini adalah merespons serangan yang dianggap ilegal dan tanpa provokasi.
"Mereka (AS) harus menjelaskan mengapa memulai agresi ini, sebelum kita sampai pada titik pembahasan gencatan senjata," ujar Araghchi tegas.
Baca Juga: Ketegangan Selat Hormuz Memuncak, Iran Mulai Sebar Ranjau, Trump Ancam Balasan '20 Kali Lipat'
Dalih Bela Diri
Araghchi mengklaim bahwa Teheran sebenarnya tidak memiliki ambisi untuk memperpanjang peperangan.
Namun, keterlibatan militer Iran saat ini dipandang sebagai bentuk pertahanan diri yang sah menurut hukum internasional.
Ia menuding AS dan Israel sebagai pihak yang menyeret kawasan ke dalam konflik bersenjata tanpa alasan yang kuat.
"Apa yang kami lakukan saat ini adalah tindakan sah untuk membela diri. Kami memiliki hak penuh untuk melakukan itu," imbuhnya.
Sasaran Militer, Bukan Tetangga
Menepis kekhawatiran regional, Araghchi mengklarifikasi bahwa operasi militer Iran tidak menyasar kedaulatan negara-negara tetangga di Timur Tengah. Ia menekankan bahwa target utama proyektil Iran adalah instalasi militer milik Amerika Serikat.
Baca Juga: Laporan Intelijen Rusia Sebut Kerugian Israel Capai Ribuan Personel dalam 3 Hari
"Salah jika menganggap Iran menyerang negara tetangganya. Kami menyerang pangkalan, instalasi, dan aset Amerika yang kebetulan berada di wilayah negara-negara tersebut. Kami menyerang pihak yang menyerang kami lebih dulu," jelas Menlu Iran tersebut.
Pernyataan ini muncul di tengah konfrontasi segitiga yang semakin tajam antara Iran, AS, dan Israel.
Hingga saat ini, pihak Washington belum memberikan respons resmi terkait tuntutan penjelasan yang diajukan oleh Teheran sebagai syarat pembukaan meja perundingan.(*)
Editor : Almasrifah