KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Pemerintah Indonesia mulai menyusun langkah mitigasi serius guna melindungi jamaah haji tahun ini dari dampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa keselamatan jamaah haji menjadi prioritas mutlak di atas segalanya.
Langkah antisipatif ini diambil sesuai instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah kini menyiapkan berbagai skenario kemungkinan jika situasi keamanan di kawasan tersebut terus bergejolak.
"Fokus utama Bapak Presiden adalah memastikan keselamatan jemaah haji. Itu poin paling krusial," tegas Dahnil saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).
Pengalihan Rute Penerbangan
Salah satu rencana teknis yang tengah digodok adalah penyesuaian jalur udara menuju Arab Saudi. Jika jalur penerbangan reguler yang melintasi kawasan konflik dinilai berisiko tinggi, pemerintah akan mengalihkan rute melalui jalur alternatif.
Dahnil menyebut koordinasi dengan otoritas penerbangan internasional dan negara-negara lintas wilayah terus diperkuat. "Kami mempertimbangkan kemungkinan rute jalur selatan atau memutar melalui wilayah Afrika jika situasi di rute biasa dianggap tidak aman," jelasnya.
Opsi Penundaan Keberangkatan
Lebih jauh, Dahnil tidak menampik adanya kemungkinan skenario terburuk, yakni penundaan keberangkatan. Opsi ini akan diambil jika tingkat eskalasi konflik dianggap sudah pada tahap yang mengancam nyawa warga negara, berkaca pada kebijakan darurat yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19 beberapa tahun silam.
Baca Juga: Konektivitas IKN Dikebut, Proyek Jalan West Residence Rampung 65 Persen, Serap Ratusan Tenaga Kerja
"Jika kondisi benar-benar membahayakan keselamatan jemaah, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi," imbuh Dahnil.
Pantau Situasi Jelang Kloter Pertama
Sejauh ini, pemerintah masih terus memantau dinamika geopolitik di Timur Tengah secara real-time sebelum menetapkan keputusan final. Keputusan strategis nantinya akan digodok bersama DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Sesuai jadwal, kloter pertama jamaah haji Indonesia direncanakan mulai terbang pada 22 April mendatang. Waktu yang tersisa akan dimanfaatkan pemerintah untuk memastikan seluruh aspek keamanan dan teknis telah teruji di tengah ketidakpastian global.(*)
Editor : Hernawati