KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Polemik mobil dinas milik Pemkot Samarinda, yakni Land Rover Defender yang digunakan Pemerintah Kota Samarinda terus menjadi sorotan publik. Kendaraan yang disebut disewa sekitar Rp 160 juta per bulan, dengan masa kontrak tiga tahun dari penyedia di Jakarta, memicu perdebatan mengenai penggunaan fasilitas operasional pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun secara langsung meminta Inspektorat Samarinda me-review terhadap pengelolaan kendaraan operasional di lingkungan pemerintah kota.
Permintaan tersebut bahkan dituangkan secara resmi melalui surat bernomor 000.1.7/0720/200 tentang review pengelolaan kendaraan operasional tertanggal 12 Maret 2026 yang ditujukan kepada kepala Inspektorat Samarinda.
"Saya datang sendiri ke Inspektorat Samarinda. Tolong periksa. Kalau ada hal yang perlu diluruskan atau dievaluasi, silakan lakukan evaluasi, jangan ragu meski itu menyangkut kepala daerah atau wakil kepala daerah," ujarnya.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah memastikan pengelolaan fasilitas pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Menurutnya, seluruh kendaraan operasional pemerintah daerah, termasuk yang digunakan kepala daerah dan wakil kepala daerah, semata-mata diperuntukkan menunjang kegiatan kedinasan serta pelayanan pemerintahan.
Dia mengapresiasi media yang telah memberitakan polemik tersebut secara objektif. Kritik dan sorotan publik menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. "Itu menjadi sarana bagi kami untuk evaluasi. Bisa jadi tidak semua yang kami lakukan benar dan dari situ bisa belajar untuk lebih berhati-hati," bebernya.
Langkah meminta inspektorat me-review sebagai bentuk sikap terbuka pemerintah daerah menghadapi kritik. "Kalau ada masalah, kami di depan. Kalau ada yang salah kita akui, kalau ada yang harus diluruskan ya diluruskan," ujarnya. Terkait skema penyewaan kendaraan operasional, dia menjelaskan kebijakan tersebut juga diterapkan pada kendaraan operasional lurah dan camat di Samarinda.
Saat ini, kata dia, kendaraan operasional untuk 59 kelurahan dan 10 kecamatan juga menggunakan sistem sewa. Kebijakan itu diambil karena keterbatasan anggaran daerah untuk membeli kendaraan secara langsung dalam jumlah besar. "Kalau harus membeli sekaligus kendaraan untuk seluruh lurah dan camat tentu membutuhkan anggaran besar. Dengan sistem sewa, kebutuhan operasional tetap bisa terpenuhi," jelasnya.
Land Rover Defender yang menjadi sorotan bukan merupakan mobil dinas wali kota, melainkan kendaraan yang disiapkan sebagai mobil tamu pemerintah kota. Menurutnya, kendaraan tersebut memang kadang digunakan dalam kegiatan tertentu, terutama ketika kondisi medan tidak memungkinkan dilalui sasis mobil sedan.
"Sejak awal saya sampaikan bahwa secara nomenklatur itu mobil tamu. Saya juga tidak pernah mengatakan tidak pernah memakainya," tegasnya.
AH berharap polemik yang berkembang dapat disikapi secara objektif dengan menunggu hasil review dari inspektorat daerah. "Daripada masing-masing pihak memberi perspektif sendiri, lebih baik serahkan kepada inspektorat. Jika ada yang keliru, diluruskan. Kalau harus dipertanggungjawabkan, tentu kami pertanggungjawabkan," pungkasnya.
Berdasarkan perhitungan, dengan nilai kontrak Rp 160 juta per bulan, hingga akhir Desember 2026 mendatang, anggaran untuk mobil tersebut mencapai sekitar Rp 7,6 miliar. (*)
Editor : Dwi Restu A