KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pola pengeluaran masyarakat di kabupaten/kota Kalimantan Timur menunjukkan variasi yang cukup lebar. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 tidak hanya mencatat besaran pengeluaran, tetapi juga memperlihatkan perbedaan komposisi antara kebutuhan makanan dan nonmakanan di tiap daerah.
Disebutkan Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai, variasi tersebut menjadi gambaran penting dalam membaca tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Melalui Susenas, dapat diperoleh potret kemajuan pembangunan masyarakat bidang sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Berdasarkan data, terdapat tiga kabupaten yang masih mengalokasikan porsi pengeluaran lebih besar untuk makanan dibandingkan nonmakanan, yakni Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Sementara tujuh kabupaten/kota lainnya menunjukkan pola sebaliknya, di mana pengeluaran nonmakanan lebih dominan.
Perbedaan komposisi itu menjadi indikator penting. Di satu sisi, Bontang mencatat persentase pengeluaran makanan terendah, yakni 39,19 persen. Sebaliknya, Mahakam Ulu memiliki porsi tertinggi mencapai 54,48 persen.
Kondisi tersebut mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang berbeda antarwilayah. Disebutkan Mas'ud yang mengacu pada teori Engel, semakin besar porsi pengeluaran untuk makanan, maka tingkat kesejahteraan relatif lebih rendah. Dengan demikian, masyarakat Mahakam Ulu dinilai masih berada pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih dominan dibandingkan Bontang.
Dari sisi nominal, Bontang juga menjadi daerah dengan rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi, mencapai Rp 2.659.692 per bulan. Disusul Balikpapan Rp 2.535.248 dan Kutai Timur Rp 2.247.769. Sementara itu, Paser menjadi yang terendah dengan Rp 1.708.583.
Kabupaten/kota lainnya juga mencatat angka yang bervariasi. Samarinda berada di angka Rp 2.097.669, Berau Rp 2.058.211, Penajam Paser Utara Rp 2.032.000, serta Kutai Barat Rp 1.917.102. Kutai Kartanegara mencatat Rp 1.825.441 dan Mahakam Ulu Rp 1.794.799.
Mas’ud menjelaskan, penggunaan data pengeluaran dinilai lebih akurat untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat.
“Untuk mendapatkan indikator kesejahteraan masyarakat, informasi mengenai pengeluaran untuk konsumsi penduduk lebih sering digunakan dibandingkan informasi tentang pendapatan karena informasi pendapatan penduduk cenderung underestimate,” jelasnya.
Secara umum, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur telah mencatat rata-rata pengeluaran per kapita di atas Rp 1,7 juta per bulan. Meski demikian, perbedaan pola dan komposisi pengeluaran menunjukkan bahwa tantangan pemerataan kesejahteraan masih perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. (*)
Editor : Duito Susanto