KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Kegiatan renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur menjadi sorotan publik. Terungkap alokasi dana renovasi ini memakan dana mencapai Rp 25 miliar.
Hal ini menimbulkan kontra dari masyarakat karena saat ini daerah menghadapi efisiensi anggaran. Belum lagi, Pemprov Kaltim baru saja mendapat sorotan usai anggaran mobil dinas Rp 8,5 miliar.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, nominal tersebut masih lumrah. Tidak hanya untuk renovasi rumah jabatan, anggaran puluhan miliar juga menyangkut kebutuhan dana lainnya.
Baca Juga: Saat Gempa 7,6 Mengguncang: Jalan Bergoyang, Warga Lari, Bangunan Runtuh, 1 Nyawa Tak Tertolong
Seperti bahan bakar minyak (BBM). “Tidak hanya renovasi, tapi ada bensin, solar, makan minum, ada banyak sekali itemnya,” ucapnya usai hadir dalam Musrenbang Kota Balikpapan, Kamis (2/4).
Berdasarkan data Inaproc Kaltim Tahun Anggaran 2025, terdapat 57 item yang masuk dalam anggaran penunjang kenyamanan gubernur dan wakil gubernur Kaltim tersebut.
Menurutnya fasilitas serupa ini tak hanya dinikmati oleh gubernur dan wakil gubernur Kaltim saja. “Ini satu hal yang lumrah dan biasa dalam suatu tempat. Itu semua kepala daerah lain juga mendapatkan,” tegasnya.
Mengutip data Inaproc Kaltim, anggaran digunakan untuk berbagai macam keperluan. Seperti rehabilitasi ruang kantor gubernur Kaltim Rp 6 miliar, rehabilitasi rumah jabatan gubernur Kaltim senilai Rp 3 miliar.
Baca Juga: Gempa Bitung M7,6 Picu Tsunami di Sulut–Malut, Ini Daftar Wilayah Terdampak dan Tinggi Gelombangnya
Selanjutnya rehabilitasi ruang kerja wakil gubernur senilai Rp 1,2 miliar, belanja mebel Rp1 miliar. Pemprov Kaltim juga mengalokasikan anggaran hingga Rp 700 juta untuk videotron.
Lalu pengadaan belanja alat dapur senilai Rp 600 juta lebih, pekerjaan interior ruang fitnes dan biliar sebesar Rp 195 juta, serta anggaran penunjang kesehatan gubernur dan wakil gubernur dengan nilai ratusan juta.
Hingga alokasi anggaran Rp 195 juta untuk pengadaan aquarium air laut di rumah jabatan kepada daerah. Akhirnya semua ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat tentang keseriusan efisiensi anggaran. (*)
Editor : Duito Susanto