
Oleh:
Bonar Hutapea
Dosen Psikologi Sosial dan Psikologi Politik Universitas Tarumanagara
KERIUHAN warga Samarinda yang memprotes renovasi rumah dinas senilai Rp25 miliar bukanlah sekadar riak politik lokal. Bagi saya, ini adalah puncak gunung es dari akumulasi keresahan yang kian menebal di seantero negeri, sebuah luka kolektif yang merentang dari Jakarta hingga pelosok daerah.
Sebelum gejolak di Benua Etam ini memuncak, narasi pedih serupa telah lebih dulu mengemuka lewat penolakan warga terhadap beban pajak yang dianggap mencekik. Fenomena ini bukan sekadar soal alokasi anggaran yang keliru melainkan potret nyata patologi perilaku yang mencerminkan matinya resonansi etis dalam struktur kekuasaan kita, baik mereka yang duduk di kursi birokrasi maupun di ruang-ruang legislatif yang kian terasing dari realitas rakyat jelata.
SELUBUNG NARSISTIK DAN EROSI EMPATI
Kekuasaan memang memiliki daya korosif yang luar biasa terhadap sisi kemanusiaan kita. David Owen dan Jonathan Davidson dalam jurnal Brain tahun 2009 membedah fenomena ini lewat istilah Hubris Syndrome, sebuah kondisi yang menjelaskan bagaimana pemegang otoritas perlahan mengalami isolasi mental yang akut.
Dari perspektif neurosains, kekuasaan rupanya sanggup menurunkan aktivitas mirror neurons (saraf cermin), sebuah temuan menarik yang dipetakan oleh Dacher Keltner dalam buku The Power Paradox tahun 2016. Akibatnya, kapasitas untuk merasakan penderitaan sesama menjadi lumpuh. Inilah alasan mengapa elite kita kerap tampak begitu tuli sosial (tone deaf).
Mereka seolah hidup di balik selubung narsistik; sebuah ruang kedap di mana rakyat hanya dipandang sebagai deretan statistik atau konstituen musiman, sementara kemewahan fasilitas dipuja sebagai standar mutlak untuk menjaga apa yang mereka sebut "marwah".
GROUPTHINK DAN NORMALISASI PENYIMPANGAN
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

