KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Lonjakan harga avtur akibat konflik yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah mulai mengirimkan sinyal bahaya bagi perekonomian nasional. Per 1 April 2026, harga bahan bakar pesawat itu melonjak tajam, memicu kekhawatiran para pelaku industri hingga adanya potensi kenaikan harga tiket pesawat.
Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, harga avtur domestik di Bandara Soekarno-Hatta naik dari Rp 13.656,51 per liter pada Maret 2026 menjadi Rp 23.551,08 per liter pada April 2026 atau melonjak 72,45 persen. Sementara harga avtur internasional ikut terkerek 80,32 persen, dari 0,742 dolar AS per liter menjadi 1,338 dolar AS per liter.
Jika dibandingkan dengan harga pada 2019 yang hanya Rp 7.970 per liter, kenaikan harga avtur domestik sudah mencapai 295 persen dalam tujuh tahun terakhir. Merespons kondisi ini, Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) mengusulkan kenaikan fuel surcharge dan tarif batas atas sebesar 15 persen. Namun dengan lonjakan terbaru, usulan itu kini dinilai perlu dikaji ulang.
Baca Juga: Hasil Akhir Persiba vs Persipura 0-1: Beruang Madu Tumbang Dramatis di Pengujung Laga
Ekonom Universitas Mulawarman Aji Effendi, menyebut kondisi ini sebagai cost push shock atau tekanan biaya produksi yang langsung menghantam sektor transportasi udara. "Avtur adalah komponen biaya terbesar maskapai. Kenaikan di atas 70 persen itu berarti terjadi lonjakan biaya total 25 hingga 30 persen. Kalau tidak ada kenaikan tiket, seluruh maskapai akan mengalami negative margin atau kerugian operasional," ujar Aji.
Menurut dia, ada tiga dampak langsung yang akan segera terasa. Pertama, margin maskapai yang tertekan berpotensi memaksa pengurangan frekuensi penerbangan. Rute yang biasanya melayani lima hingga tujuh kali penerbangan sehari bisa terpangkas menjadi hanya satu atau dua kali.
Kedua, kenaikan tiket akan memicu demand shock. Maskapai bermodel low cost carrier (LCC) seperti Citilink, Lion Air, Super Air Jet, Wings Air yang mengandalkan tarif murah sangat rentan terhadap penurunan jumlah penumpang. Ketika tiket naik, load factor turun, dan rute-rute yang tidak ekonomis berpotensi ditutup. Di Kaltim, rute ke Berau disebut sebagai salah satu yang paling berisiko.
Baca Juga: Gudang Beras 1.000 Ton Bakal Dibangun di Kubar, Pemkab dan Bulog Tinjau Lahan di Ngenyan Asa
Ketiga, risiko pengurangan frekuensi penerbangan ini bahkan sudah terjadi di negara lain. "Thailand dan Vietnam sudah mengurangi frekuensi penerbangan domestik maupun internasional sejak konflik ini terjadi. Indonesia sangat rentan karena kita adalah negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi udara," tegasnya.
Dampak kenaikan avtur tidak berhenti di hanggar pesawat. Aji menjelaskan, sektor logistik udara juga akan merasakan imbasnya. Kenaikan ongkos kargo udara diperkirakan mencapai 20–25 persen, terutama untuk barang bernilai tinggi seperti elektronik, farmasi, dan produk makanan tertentu.
Wilayah yang paling terdampak adalah Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, dan NTT yang punya ketergantungannya pada transportasi udara sangat tinggi. "Kalau di Kaltim masih ada jalur laut sebagai alternatif. Tapi bagi saudara kita di timur, itu terasa banget. Harga barang di daerah ikut naik, bahkan terjadi ketimpangan harga antarwilayah," jelasnya.
Di sektor pariwisata, tiket pesawat yang mahal akan membuat wisatawan menunda perjalanan ke destinasi seperti Bali, Labuan Bajo, dan Raja Ampat. Imbasnya, tingkat hunian hotel turun, PHK atau merumahkan karyawan hotel berpotensi terjadi, dan UMKM pariwisata ikut lesu. Bahkan pengemudi ojek online seperti Gojek, Grab, dan Maxim di kawasan wisata pun akan terdampak karena sebagian besar penumpang mereka adalah wisatawan.
"Ini yang disebut efek sistemik atau efek berantai. Harga avtur naik, tiket naik, mobilitas turun, pariwisata turun, UMKM terpukul, pengangguran naik, konsumsi turun, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi melemah. Fenomena ini disebut energy-induced economic slowdown," papar Aji.
Energy-induced economic slowdown merupakan kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh guncangan di sektor energi, seperti lonjakan bahan bakar, krisis pasokan, atau ketergantungan berlebih pada impor energi.
Untuk meredam dampak tersebut, Aji mendorong pemerintah bertindak cepat. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memberikan subsidi terbatas pada avtur melalui APBN, menyesuaikan fuel surcharge secara terkontrol, serta melakukan intervensi tarif batas atas agar kenaikan tiket tidak membebani masyarakat terlalu dalam.
"Kenaikan tarif tiket sebaiknya di bawah 10 persen. Kalau 15 persen seperti yang diusulkan INACA, itu sudah cukup berat, apalagi kondisi APBD kita saat ini sedang dalam tekanan," katanya.
Untuk jangka menengah, ia mendorong percepatan pengembangan bioavtur sebagai energi alternatif. Sedangkan untuk jangka panjang, Indonesia perlu mewujudkan kemandirian energi penerbangan, memperkuat industri penerbangan nasional, dan membangun integrasi logistik nasional yang kokoh. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo