KALTIMPOST.ID, JAKARTA - Potensi kenaikan biaya haji 2026 mulai mencuat. Pemerintah mengakui faktor geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, berpengaruh besar terhadap ongkos perjalanan jemaah.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (8/4).
Ia menjelaskan, lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) akibat memanasnya situasi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi pemicu utama kenaikan biaya.
Dalam paparannya, Irfan mengungkap dua skenario. Jika rute penerbangan tetap, biaya bisa naik sekitar Rp13,4 juta per jemaah atau menjadi Rp46,9 juta.
Namun jika harus mengalihkan rute penerbangan, kenaikannya bisa lebih tinggi, yakni sekitar Rp17,3 juta sehingga totalnya mencapai Rp50,8 juta per orang.
Perubahan rute ini bukan tanpa alasan. Maskapai harus menghindari wilayah konflik yang berdampak pada bertambahnya durasi penerbangan hingga empat jam. Konsekuensinya, konsumsi avtur ikut meningkat signifikan.
Maskapai nasional Garuda Indonesia bahkan telah mengajukan simulasi tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jemaah, tergantung harga avtur global.
Baca Juga: Trump Tunda Serangan ke Iran 2 Pekan: Harga Minyak Dunia Langsung Turun, Perundingan Damai 10 April
Sementara maskapai Arab Saudi juga mengusulkan penyesuaian tarif dengan tambahan sekitar USD 480 per orang.
Meski ada potensi kenaikan cukup besar, pemerintah memastikan beban tersebut tidak akan sepenuhnya ditanggung jemaah.
Presiden Prabowo Subianto, kata Irfan, telah memberi arahan agar biaya tambahan tidak memberatkan masyarakat.
Sebagai gambaran, total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp87,4 juta.
Dari jumlah itu, jemaah hanya membayar sekitar Rp54,1 juta, sementara sisanya ditopang dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh BPKH.
Editor : Uways Alqadrie