KALTIMPOST.ID, JAKARTA - Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance, melontarkan pernyataan tajam terkait usulan 10 poin tuntutan dari Iran dalam dinamika konflik yang tengah berlangsung.
Ia menyebut draf awal tuntutan tersebut tidak layak dipertimbangkan, bahkan diduga disusun menggunakan kecerdasan buatan seperti ChatGPT.
Pernyataan itu muncul di tengah memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, sebelumnya menegaskan bahwa wacana gencatan senjata dengan Washington tidak masuk akal.
Baca Juga: Godzilla El Nino Ancam Kaltim, Heat Stress Jadi Ancaman Ternak
Ia menuding AS telah melanggar sejumlah poin penting, seperti kesepakatan gencatan senjata di Lebanon, pelanggaran wilayah udara melalui drone, hingga penolakan hak pengayaan uranium.
Namun di sisi lain, Vance mengungkapkan bahwa pihaknya menerima tiga versi berbeda terkait proposal 10 poin dari Teheran. Versi pertama, menurutnya, langsung ditolak karena dinilai tidak realistis.
“Draf awal itu langsung kami buang. Terus terang, kami menduga itu dibuat oleh ChatGPT,” ujarnya, merujuk pada proposal yang sempat disampaikan kepada utusan AS.
Sementara itu, Presiden Donald Trump disebut lebih mempertimbangkan versi kedua dari usulan tersebut. Vance menyebut versi ini lebih rasional karena lahir dari proses komunikasi antara AS, Pakistan, dan Iran.
Adapun versi ketiga yang beredar luas melalui media pemerintah Iran justru dianggap lebih ekstrem. Vance menilai isi proposal tersebut semakin menjauh dari titik temu.
Trump sendiri turut mengkritik pemberitaan media, termasuk CNN, yang dianggap keliru dalam mengutip sikap resmi Iran.
Baca Juga: Trump Tunda Serangan ke Iran 2 Pekan: Harga Minyak Dunia Langsung Turun, Perundingan Damai 10 April
Ia menegaskan bahwa tanggapan resmi Teheran hanya berasal dari pernyataan singkat berbahasa Inggris yang dirilis Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi.
Kesepakatan jeda konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang diumumkan baru-baru ini ternyata masih jauh dari kata aman.
Kedua pihak memang sepakat menghentikan sementara pertempuran selama dua pekan, setelah Presiden Donald Trump menilai proposal kedua dari Iran cukup realistis untuk dijadikan dasar negosiasi.
Namun di lapangan, situasi justru menunjukkan tanda-tanda rapuh. Sejumlah pelanggaran dilaporkan terjadi menjelang agenda perundingan yang rencananya digelar di Pakistan.
Ketegangan semakin meningkat setelah Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Beirut, Lebanon, yang disebut-sebut menimbulkan banyak korban jiwa dari kalangan sipil.
Pihak Teheran mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan brutal. Bahkan, petinggi militer dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengisyaratkan akan melakukan aksi balasan atas serangan itu.
Baca Juga: Risiko Ranjau Laut, Iran Instruksikan Kapal Gunakan Jalur Alternatif di Selat Hormuz
Di sisi lain, pemerintahan Trump juga dikabarkan tengah menyusun langkah untuk menekan negara-negara anggota NATO yang tidak memberikan dukungan dalam konflik melawan Iran.
Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, memuji kepemimpinan Trump, meski mengakui tidak semua anggota aliansi memenuhi ekspektasi.
Sementara itu, perkembangan juga terpantau di jalur strategis Selat Hormuz. Gedung Putih melaporkan adanya peningkatan aktivitas pelayaran.
Namun data dari lembaga maritim Lloyd's List justru menunjukkan pergerakan kapal masih sangat terbatas, hanya beberapa unit yang melintas sejak gencatan senjata diumumkan.
Kondisi ini menggambarkan bahwa meski jalur diplomasi mulai dibuka, situasi di kawasan masih sangat dinamis dan berpotensi kembali memanas sewaktu-waktu.
Pemerintah Iran membeberkan isi lengkap proposal gencatan senjata yang diajukan kepada Amerika Serikat, usai kedua negara sepakat menghentikan konflik sementara selama dua pekan.
Klaim kemenangan bahkan disampaikan Teheran, yang menilai Washington akhirnya menerima kerangka tuntutan tersebut sebagai dasar negosiasi lanjutan.
Perang yang berlangsung sekitar 40 hari itu untuk sementara mereda, dengan rencana pembicaraan lanjutan digelar di Pakistan. Presiden Donald Trump disebut membuka ruang dialog setelah menilai sebagian tuntutan Iran cukup realistis.
Berikut isi 10 poin tuntutan Iran dalam proposal gencatan senjata:
1. Jaminan tidak ada lagi agresi militer terhadap Iran.
2. Pengakuan penuh atas kendali Iran di Selat Hormuz sebagai jalur strategis dunia.
3. Hak Iran untuk melanjutkan program pengayaan uranium tanpa tekanan.
4. Pencabutan seluruh sanksi utama yang dijatuhkan oleh AS.
5. Penghapusan sanksi tambahan atau sekunder terhadap Iran.
6. Penghentian semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan Iran.
7. Penghentian keputusan lembaga pengawas nuklir internasional terhadap Iran.
Baca Juga: Diduga Overload, Tiang Listrik di Kayu Api Terbakar Picu Kepanikan Warga
8. Pembayaran kompensasi atas kerugian akibat konflik.
9. Penarikan seluruh pasukan militer AS dari kawasan Timur Tengah.
10. Penghentian perang di semua front, termasuk wilayah Lebanon.
Pihak Teheran menyebut daftar tuntutan tersebut sebagai syarat mutlak untuk menuju perdamaian permanen. Namun di sisi lain, Washington masih melihat sejumlah poin perlu dibahas lebih lanjut dalam meja perundingan.
Serangan Brutal Menewaskan 254 Orang
Situasi di Lebanon kembali memanas. Serangan besar-besaran yang dilancarkan militer Israel terjadi hanya beberapa saat setelah kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran mulai berlaku, Rabu (8/4).
Otoritas di Lebanon melaporkan, gelombang serangan udara tersebut menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Sedikitnya 254 orang tewas dan lebih dari 1.100 lainnya mengalami luka-luka hanya dalam kurun waktu satu hari.
Menteri Kesehatan Lebanon, Rakan Nassereddine, menyebut kondisi negaranya kini berada dalam situasi darurat. Ia mengungkapkan lebih dari 100 titik diserang dalam waktu kurang dari 24 jam.
Baca Juga: Prabowo Umumkan Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta Meski Harga Avtur Naik, Ini Rinciannya
"Ambulans terus berdatangan membawa korban. Kami sangat membutuhkan bantuan internasional untuk menopang layanan kesehatan,” ujarnya.
Serangan ini disebut menyasar wilayah padat penduduk. Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, menilai aksi tersebut sebagai bentuk agresi yang mengabaikan hukum internasional.
Menurutnya, langkah militer Israel justru memperburuk situasi, di tengah upaya meredakan konflik antara Iran dan Amerika Serikat.
Sebelumnya, kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Pakistan disebut berlaku untuk seluruh kawasan, termasuk Lebanon. Namun, realitas di lapangan justru berbanding terbalik.
Media lokal Lebanon melaporkan, serangan turut menyasar wilayah selatan, timur, hingga kawasan pegunungan Aley. Dua jurnalis juga dilaporkan menjadi korban dalam peristiwa ini.
Sejak awal Maret, konflik yang terus bereskalasi telah menewaskan lebih dari 1.500 orang di Lebanon. Dampaknya, sekitar 1,2 juta warga terpaksa mengungsi akibat serangan yang tak kunjung berhenti.
Editor : Uways Alqadrie