TENGGARONG – Di tengah kekhawatiran pemutusan ribuan tenaga PPPK di sejumlah daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) justru memberi kepastian berbeda. Seluruh tenaga PPPK dipastikan tetap dipertahankan meski tekanan fiskal mulai terasa.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana pengurangan tenaga PPPK. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat. “Pilihan untuk mengurangi PPPK itu adalah pilihan paling terakhir dan paling menyakitkan yang akan kami buat,” ungkapnya.
Pemecatan PPPK lanjut Aulia,bukan sekadar persoalan administrasi. Tetapi berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sebab, tenaga PPPK juga merupakan bagian dari warga Kukar. “Kan tujuan kita pemerintah ini untuk mensejahterakan masyarakat. PPPK itu kan masyarakat kita juga. Kalau kita pecat PPPK sama aja kita mengurangi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Paser Tegaskan PPPK Aman, Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan
Selain itu, Pemkab Kukar juga memberikan kepastian masa kerja yang lebih panjang bagi PPPK. Jika di banyak daerah kontrak masih dievaluasi tiap tahun, di Kukar justru diperpanjang hingga lima tahun. “Justru PPPK sekarang di tempat kita tidak satu tahun lagi, kita sudah kontrak lima tahun,” jelasnya.
Meski tetap mengikuti regulasi yang berlaku, kebijakan kontrak lima tahun ini diharapkan memberi rasa aman bagi para PPPK dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Pemerintah daerah pun menegaskan akan terus mencari solusi agar keberlangsungan tenaga kerja tetap terjaga di tengah tekanan anggaran.
Tahun 2026 ini, belanja pegawai mencapai Rp 2,7 triliun. Dan efektivitas belanja pegawai ini terus dioptimalkan dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena pelayanan ini juga menjadi bagian dari membangun daerah, terlebih dengan adanya 18 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kutai Kartanegara. “Kita akan pertahankan,” tutup Aullia. (riz)
Editor : Muhammad Rizki