KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Rencana pengalihan bantuan iurankepesertaan jaminan kesehatan masyarakat segmen PBPU dan BP dari Pemprov Kaltim ke empat Kabupaten/kota bikin gaduh publik. Dari Kota Tepian, Walikota Samarinda Andi Harun menyoal kebijakan tersebut karena tumpang-tindih dengan regulasi yang diterbitkan Pemprov sendiri, yakni Peraturan Gubernur Kaltim 52/2019. Ditambah, kebijakan itu terbit di tengah tahun ketika anggaran tak leluasa diotak-atik.
DPRD Kaltim pun merasa tak bisa tinggal diam, mengingat peralihan itu bisa berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat yang mendapat bantuan iuran tersebut. "Komisi IV sudah mengagendakan RDP permintaan klarifikasi dari Pemprov terkait itu. Dalam waktu dekat digelar," ungkap Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fahruddin, Minggu, 12 April 2026.
Lewat forum itu, parlemen Karang Paci ingin mengetahui mengapa kebijakan itu diterbitkan pemerintah. Jika dalihnya efesiensi, kata dia, dewan perlu melihat mengapa pembiayaan itu bisa tak masuk skala prioritas oleh Dinas Kesehatan. Toh efesiensi tak hanya dirasakan Pemprov, tapi semua pemerintahan daerah se-Indonesia.
"Jika kebijakan itu berpotensi merugikan masyarakat kami mesti beri masukan tegas," pungkasnya. Diketahui lewat resmi Sekretariat Provinsi Kaltim tertanggal 5 April 2026. Pemprov mengembalikan pembiayaan iuran PBPU dan BP ke empat kabupaten/kota. Dan Samarinda mengalami redistribusi terbanyak sebesar 49.742 jiwa. Disusul Kutai Timur dengan 24.680 orang, lalu Kutai Kartanegara sebanyak 4.647 jiwa, dan terakhir Berau dengan 4.194 jiwa. (riz)
Editor : Muhammad Rizki