KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Jelang aksi unjuk rasa pada 21 April mendatang, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud meminta agar publik tidak parsial memahami secara utuh informasi yang beredar di berbagai medium. Informasi yang parsial, kata dia berisiko terjadinya penggiringan opini secara sepihak.
“Narasi seperti itu memang paling mudah membuat publik percaya, apalagi kalau bersumber dari potongan video tanpa konteks lengkap,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Hamas, begitu dia biasa disapa, juga mengingatkan jika jalannya roda pemerintahan tidaklah sesederhana seperti yang beredar dalam penggalan narasi yang beredar. Tiap kebijakan, termasuk penggunaan anggaran hingga pengambilan keputusan, berjalan melalui mekanisme yang jelas dan berada dalam pengawasan ketat.
“Pemerintahan ini bekerja dengan proses. Ada aturan, ada pengawasan. Tidak bisa disederhanakan begitu saja,” tegasnya.
Politikus Golkar itu juga menyinggung soal berbagai tudingan yang diarahkan ke pemerintah, termasuk soal kerja sama dengan pihak swasta. Kata dia, setiap hal yang dipertanyakan seharusnya diklarifikasi melalui jalur yang semestinya, bukan dibangun dari potongan informasi yang kemudian membentuk opini.
“Kalau ada yang ingin dipertanyakan, seperti soal perusahaan atau lainnya, itu bisa dikonfirmasi. Ada mekanismenya. Tapi kalau dipotong-potong lalu jadi narasi, itu yang kami sayangkan,” katanya.
Hamas pun mengingatkan, informasi yang tidak utuh berpotensi membuat publik kehilangan gambaran menyeluruh. Karena itu, dia mendorong masyarakat untuk melihat persoalan secara komprehensif sebelum menarik kesimpulan, terutama menjelang aksi besar yang akan digelar. “Tidak semua masyarakat memahami konteks secara penuh. Karena itu perlu dilihat secara utuh dan komprehensif,” pungkasnya. (rlz)
Editor : Muhammad Rizki