KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Rencana aksi yang akan digelar pada 21 April 2026 di depan Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, disebut tidak hanya diwarnai mobilisasi massa.
Di saat yang sama, muncul pula gerakan penggalangan dana dan donasi sosial yang digerakkan oleh warga. Fenomena itu, menurut Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Safaranita, lahir dari dorongan empati masyarakat terhadap kondisi sosial di sekitarnya.
Publik merespons situasi yang dianggap memprihatinkan, terutama ketika melihat adanya jarak antara kebutuhan riil warga dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
Safaranita memandang, di tengah dinamika politik yang berkembang, sebagian masyarakat merasakan adanya ketimpangan dalam praktik kepemimpinan.
Sejumlah polemik itu dimulai dari renovasi rumah dinas gubernur dan wakil gubernur, penggunaan kendaraan mewah, hingga kesan tertutup terhadap kritik dari mahasiswa dan masyarakat, turut membentuk persepsi publik.
"Jadi gerakan donasi ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial masih kuat. Warga tergerak membantu sesama ketika merasa negara atau pemerintah belum sepenuhnya hadir," ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Baca Juga: Jelang Demo 21 April, Andi Harun Ingatkan Bahaya Penyusup: Jaga Kondusivitas Samarinda!
Ia lalu mengaitkan kondisi tersebut dengan kritik sosial dalam buku Reset Indonesia yang menyoroti ketimpangan dan menjauhnya praktik kekuasaan dari kepentingan publik.
Dalam kerangka itu, fenomena di Benua Etam--sebutan Kalimantan Timur, dinilainya tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang lebih luas.
Safaranita juga melihat adanya kemiripan dengan sejumlah aksi protes di daerah lain, seperti di Kabupaten Pati maupun Balikpapan. Di Balikpapan, misalnya, sempat terjadi antrean panjang bahan bakar minyak di tengah statusnya sebagai daerah penghasil minyak, medio tahun lalu.
Pada saat bersamaan, muncul sorotan publik terhadap aktivitas pejabat yang bepergian ke luar negeri bersama keluarga.
Kontradiksi semacam ini disebutnya memperkuat pertanyaan publik mengenai sensitivitas dan keberpihakan pemerintah terhadap persoalan masyarakat.
"Ketika rakyat menghadapi kesulitan, tetapi elite terlihat jauh dari realitas itu, kepercayaan publik bisa terkikis," kata Safaranita. Lebih jauh, ia menilai pemerintah daerah perlu merespons dinamika ini dengan pendekatan yang lebih terbuka.
Kritik dan aspirasi masyarakat, kata dia, seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, bukan ancaman. Dalam konteks provinsi ini, Safaranita mencatat adanya kejenuhan publik terhadap pola kepemimpinan yang dinilai kurang pro-rakyat, termasuk munculnya persepsi tentang praktik dinasti politik.
Situasi ini, menurut dia, menuntut evaluasi serius dari pemerintah. "Pemerintah perlu membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan warga," timpalnya.
"Dalam sudut pandang kritik sosial seperti yang dibahas dalam Reset Indonesia (buku), kondisi ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus dijalankan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat luas," tambahnya mengakhiri. (riz)
Editor : Muhammad Rizki