KALTIMPOST.ID-Pergerakan harga batu bara global dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan volatilitas tinggi. Sempat menguat akibat konflik di Timur Tengah, harga komoditas tersebut kini kembali terkoreksi seiring meredanya kekhawatiran pasar dan lemahnya permintaan global.
Pada Maret 2026, harga batu bara Newcastle sempat menembus kisaran USD140 per ton. Namun dalam waktu singkat, harga kembali turun ke level sekitar USD130-an per ton. Koreksi ini mencerminkan bahwa kenaikan sebelumnya lebih dipicu sentimen jangka pendek ketimbang fundamental permintaan yang kuat.
Penurunan harga juga dipengaruhi melemahnya harga energi lain seperti minyak dan gas, yang selama ini menjadi substitusi batu bara. Ketika harga energi alternatif turun, tekanan terhadap batu bara ikut meningkat.
Selain itu, permintaan global yang belum sepenuhnya pulih, terutama dari Tiongkok, turut menahan penguatan harga. Di sisi lain, kondisi oversupply di pasar global masih menjadi faktor struktural yang membayangi pergerakan batu bara.
Di tengah dinamika tersebut, daerah penghasil seperti Kaltim dinilai tetap belum merasakan dampak signifikan, baik saat harga naik maupun turun.
Pakar ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi menilai fluktuasi harga batu bara tidak berbanding lurus dengan kondisi ekonomi daerah.
“Mau harga batu bara naik setinggi gunung atau turun serendah mungkin, faktanya tidak banyak berpengaruh ke APBD Kaltim,” ujarnya Jumat (17/4).
Ia menegaskan, kontribusi sektor batu bara terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama ini relatif kecil dibandingkan dengan besarnya aktivitas produksi dan ekspor.
Menurutnya, hal ini tidak lepas dari struktur industri batu bara yang didominasi investor besar, baik asing maupun nasional, sehingga perputaran ekonomi tidak banyak terjadi di daerah.
“Pelaku utamanya itu foreign direct investment dan pengusaha besar nasional. Pengusaha lokal ada, tapi sangat terbatas. Dampaknya ke daerah akhirnya minimal,” jelasnya.
Aji menambahkan, pola bisnis batu bara yang lebih banyak berlangsung dalam skema business to business membuat keuntungan lebih terkonsentrasi di luar daerah.
Akibatnya, meski nilai ekonomi batu bara sangat besar, daerah hanya memperoleh bagian terbatas, terutama dalam bentuk royalti dan dana transfer.
Baca Juga: Polsek Jempang Tangkap Pengedar Sabu-Sabu di Kampung Mancong Kubar, Sita 7 Paket dan Uang Tunai
Ia memperkirakan, nilai batu bara yang keluar dari Kaltim bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun angka tersebut tidak sebanding dengan besaran APBD Kaltim.
“Kalau kita hitung kasar, nilainya bisa ratusan triliun per tahun. Tapi APBD kita hanya sekitar Rp 15 triliun. Artinya kontribusinya sangat kecil,” tegas dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul itu.
Dalam perhitungannya, kontribusi batu bara terhadap APBD bahkan diperkirakan hanya berada di kisaran sekitar 4 persen jika dibandingkan dengan total nilai ekonomi yang dihasilkan.
Kondisi itu, lanjutnya, menunjukkan ketimpangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan manfaat yang diterima daerah. Terlebih, dampak lingkungan yang ditimbulkan dinilai jauh lebih besar.
“Tidak seimbang dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Ini yang menjadi ironi Kaltim sebagai daerah penghasil,” katanya.
Selain aspek fiskal, dampak terhadap tenaga kerja juga dinilai terbatas. Aktivitas tambang batu bara umumnya hanya menyerap tenaga kerja dalam jangka pendek, terutama pada fase eksploitasi. “Begitu selesai, tenaga kerja juga selesai. Banyak yang akhirnya terkena PHK,” ujarnya.
Ia menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas distribusi batu bara, khususnya di sepanjang Sungai Mahakam. Lalu lintas tongkang yang padat dinilai berisiko terhadap infrastruktur dan kualitas lingkungan.
“Risiko terhadap sungai, pencemaran, hingga insiden seperti tabrakan jembatan itu nyata. Tapi manfaat ekonominya tidak sebanding,” katanya.
Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Aji menilai sektor batu bara juga belum mampu menjadi motor utama. Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang berada di kisaran 4,5 persen masih di bawah rata-rata nasional.
“Kalau uangnya benar-benar berputar di daerah, pertumbuhan ekonomi bisa jauh lebih tinggi. Tapi faktanya tidak,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa nilai tambah dari sektor batu bara lebih banyak mengalir ke luar daerah, sehingga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal di tingkat lokal.
Di tengah kondisi harga yang fluktuatif, ia menilai pemerintah daerah perlu mulai memikirkan strategi jangka panjang, termasuk mendorong peningkatan nilai tambah dan memperjuangkan porsi yang lebih besar dari hasil sumber daya alam.
“Kalau daerah bisa mendapatkan 5 sampai 10 persen saja dari nilai penjualan, itu sudah cukup untuk membiayai pendidikan dan kesehatan setara negara maju,” ujarnya. Namun demikian, ia mengakui bahwa upaya tersebut tidak mudah direalisasikan karena terbentur regulasi serta struktur industri yang ada saat ini. (rd)
Editor : Romdani.