KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Ribuan massa menggeruduk Kantor Sekretariat DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (21/4/2026). Aksi tersebut langsung direspons sejumlah pimpinan dan anggota dewan yang turun menemui demonstran. Mereka berjanji menindaklanjuti seluruh tuntutan melalui mekanisme resmi di DPRD. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengatakan, aspirasi yang disampaikan massa akan dibahas bersama unsur pimpinan dan fraksi.
"Nanti saya, bersama Wakil Ketua II ibu Nanda dan Wakil Ketua III ibu Yenni, serta tujuh ketua fraksi akan menandatangani pakta integritas," ujarnya saat menaiki mobil komando. Menurut Ekti, setelah penandatanganan, seluruh tuntutan akan dibawa ke rapat internal untuk menentukan langkah lanjutan. "Tentu akan kami rapatkan di tingkat pimpinan bersama ketua-ketua fraksi. Semua ada tahapannya di DPRD," tambahnya.
Ia menegaskan, kehadiran unsur pimpinan dan fraksi dalam aksi tersebut menjadi bukti bahwa DPRD mendengar langsung aspirasi masyarakat. "Secara prinsip kami menerima dan mendengar aspirasi. Tapi tetap harus melalui mekanisme yang ada," jelasnya. Dalam aksi itu, massa membawa tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak DPRD mengevaluasi kinerja dan program Pemerintah Provinsi Kaltim.
Baca Juga: Aspirasi Mahasiswa Diterima, DPRD Kaltim Segera Gelar Rapim Bahas Hak Angket
Kedua, menuntut pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menolak politik dinasti. Ketiga, mendorong DPRD menggunakan hak angket untuk mengkaji kebijakan gubernur dan wakil gubernur. Selain pimpinan dewan, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin juga menemui massa. Ia bahkan menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kinerja DPRD yang dinilai belum maksimal.
"Saya sebagai Ketua Fraksi sekaligus anggota DPRD Kaltim meminta maaf. Kami merasa bersalah karena fungsi penganggaran dan pengawasan tidak berjalan dengan baik," ujarnya. Ia mengakui, DPRD tidak bisa lepas tangan dari berbagai kebijakan yang menuai polemik di masyarakat. Termasuk soal anggaran mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar hingga pembangunan rumah jabatan gubernur.
"Tidak masuk akal kalau hanya menyalahkan eksekutif. DPRD juga mengetahui proses penganggaran itu. Karena itu kami mohon maaf kepada masyarakat," tegasnya. Husni menambahkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim terkait sejumlah kebijakan yang menuai kritik. Salah satu hasilnya, ada proyek yang akhirnya dibatalkan. "Kami sudah diskusi dengan gubernur, dan ada proyek yang dibatalkan sebagai bentuk mengakomodasi aspirasi masyarakat," katanya.
Meski begitu, ia menilai persoalan tidak semata soal legalitas anggaran. Ada aspek empati yang dinilai kurang dalam pengambilan kebijakan. "Secara hukum mungkin benar, tapi empati yang kurang. Masyarakat melihat ada kesan pemborosan di tengah kondisi sulit," ucapnya. Ke depan, DPRD Kaltim berjanji akan memperbaiki kinerja, terutama dalam fungsi pengawasan dan keterbukaan terhadap kritik publik. (riz)
Editor : Muhammad Rizki