KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Fraksi Golkar di DPRD Kaltim membuka ruang refleksi. Ke Ketua fraksi beringin di parlemen provinsi, Husni Fahruddin, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Serta mengakui, fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif belum berjalan optimal sehingga memicu munculnya polemik kebijakan.
Pernyataan itu datang di tengah derasnya gelombang demonstrasi yang menyoroti arah belanja pemerintah daerah yang dinilai kurang peka terhadap kondisi riil warga. Namun, pria yang akrab disapa Ayub ini, mengatakan apa yang jadi tuntutan masyarakat agar dewan menggunakan hak angket terbatas prosedural
DPRD, kata dia, tidak bisa melompat langsung ke tahap tersebut. Ada mekanisme yang harus dilalui. “Tidak bisa langsung hak angket. Ada tahapan. Dimulai dari interpelasi untuk meminta penjelasan, baru kemudian bisa masuk ke penyelidikan melalui hak angket,” ujarnya, Selasa, 21 April 2026.
DPRD disebutnya merupakan institusi yang harus berjalan dalam koridor aturan, sembari memastikan fungsi pengawasan tetap dijalankan sebagai penyeimbang eksekutif, sekaligus membuka ruang bagi aspirasi publik agar diproses melalui mekanisme formal.
Dewan juga sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Termasuk, menyampaikan permintaan maaf dari pimpinan daerah kepada publik sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan. “Kami adalah pelayan masyarakat. Tuan kami adalah rakyat. Kritik akan kami terima, dan kami akan berbenah,” tegas Sekretaris DPD Golkar Kaltim itu.
Di kondisi ini, dia mengajak semua pihak kembali ke jalur dialog. Karena lewat keterbukaan informasi dan akurasi data menjadi kunci meredam kesalahpahaman yang terlanjur berkembang. “Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Semua harus terbuka. Kami siap dikritik, dianalisis, bahkan dikoreksi,” katanya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki