KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Komunikasi politik Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini mengemuka seiring munculnya respons masyarakat terhadap sejumlah kebijakan, yang kemudian diklarifikasi melalui kanal media sosial pribadi maupun akun resmi pemerintah.
Menurut Silviana Purwanti, pengamat komunikasi politik dari Universitas Mulawarman, pola komunikasi yang cenderung formal dan berhati-hati merupakan karakter umum dalam komunikasi birokrasi. Pendekatan ini penting untuk menjaga stabilitas informasi, namun dalam konteks dinamika komunikasi publik saat ini, diperlukan penyesuaian agar pesan lebih kontekstual dan responsif.
“Komunikasi yang disampaikan sebenarnya terstruktur, namun dalam beberapa situasi belum sepenuhnya terarah secara kontekstual dengan kebutuhan publik,” ujarnya dalam wawancara, Jumat sore, 24 April 2026. Ia menjelaskan bahwa tantangan komunikasi tidak hanya terletak pada kehati-hatian dalam penyampaian pesan, tetapi juga pada kemampuan merespons isu secara tepat waktu dan sesuai dengan substansi yang dipertanyakan masyarakat. Dalam beberapa kasus, terdapat kesenjangan antara pertanyaan publik dan respons yang diberikan, sehingga pesan belum sepenuhnya tersampaikan secara efektif.
Gelombang aksi pada 21 April, misalnya, menunjukkan adanya tuntutan publik yang cukup spesifik, terutama terkait aspek transparansi. Namun, respons yang muncul dinilai masih berada pada tataran umum dan belum sepenuhnya menyentuh inti persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Lebih lanjut, fenomena ini juga tidak terlepas dari konteks yang lebih luas dalam praktik politik di Indonesia, di mana relasi kekuasaan seringkali beririsan dengan jejaring personal atau kedekatan tertentu. Dalam kondisi seperti ini, ruang kontrol publik menjadi semakin kompleks karena isu berkembang tidak hanya di ranah formal pemerintahan, tetapi juga meluas ke berbagai sektor yang memiliki keterkaitan.
Dalam konteks tersebut, keberadaan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) juga menjadi bagian dari dinamika komunikasi yang berkembang. Secara ideal, tim ini berperan sebagai pemberi pertimbangan strategis bagi kepala daerah. Namun dalam praktiknya, komunikasi yang muncul ke publik dalam beberapa kesempatan cenderung bersifat responsif terhadap narasi yang berkembang, sehingga berpotensi memunculkan eskalasi alih-alih mereduksi isu.
Baca Juga: Klaim Terbuka Kritik tapi Tak Temui Massa, Pengamat Unmul Soroti Responsivitas Gubernur Kaltim
Menurut Silviana, pola komunikasi yang terlalu reaktif di ruang publik justru dapat memperpanjang siklus isu, terutama ketika tidak diiringi dengan penjelasan yang komprehensif dan terarah. Ia juga menilai bahwa berbagai langkah formal yang telah dilakukan pemerintah daerah perlu diimbangi dengan pendekatan komunikasi yang lebih dialogis. Hal ini penting mengingat karakter publik saat ini tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif membangun opini di ruang digital.
“Komunikasi publik saat ini menuntut adanya interaksi dua arah, bukan sekadar penyampaian informasi. Ketika komunikasi lebih bersifat satu arah, maka pesan berpotensi kehilangan daya jangkau emosional di tengah masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, menurutnya, penguatan komunikasi ke depan tidak cukup hanya pada aspek penyampaian pesan, tetapi juga pada cara memahami dinamika dan kegelisahan publik. Pendekatan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis interaksi langsung dinilai menjadi salah satu langkah yang relevan. “Upaya klarifikasi tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan kehadiran langsung di tengah masyarakat, mendengar, dan memahami secara utuh apa yang menjadi persoalan di lapangan,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki