Utama Samarinda Balikpapan Kaltim IKN Nasional Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Daftar 6 SMA Baru di Kaltim yang Diusulkan Dibangun Pakai Dana Pusat, dari Berau hingga Sepaku

Eko Pralistio • Sabtu, 25 April 2026 | 08:34 WIB
Plt Kepala Disdikbud Kaltim Armin.
Plt Kepala Disdikbud Kaltim Armin.

 

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Upaya mengurangi beban anggaran daerah mulai ditempuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur. Salah satunya dengan menarik dana pusat untuk pembangunan sekolah baru.

Sedikitnya enam sekolah menengah atas (SMA) diusulkan agar pembangunannya dibiayai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 

Langkah ini dinilai krusial lantaran kebutuhan infrastruktur pendidikan di Benua Etam terus meningkat, sementara kemampuan APBD terbatas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengakui jika seluruh pembangunan dibebankan ke provinsi, anggaran yang dibutuhkan sangat besar.

"Kalau semuanya dari APBD, berat. Makanya kita dorong pusat ikut membiayai," ujarnya, Jumat (24/4/2026). Ia berharap tidak semua usulan harus dikabulkan. Namun, setidaknya sebagian bisa direalisasikan tahun ini.

"Mudah-mudahan dari enam itu, minimal empat bisa ditindaklanjuti pusat, sehingga bisa membantu anggaran kita," harapnya. Sinyal positif datang dari pemerintah pusat. Armin menyebut gubernur Kaltim telah memberi lampu hijau untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait. Bahkan, peluang pembangunan tahun ini terbuka lebar, asalkan persoalan administrasi lahan rampung.

"Yang paling penting status tanahnya clear. Itu syarat utama supaya pusat mau bangun," tegasnya. Adapun enam sekolah yang diusulkan tersebar di sejumlah daerah, yakni SMA 16 Berau, SMA 17 Berau, SMA 4 Tenggarong, SMA 3 Muara Kaman, SMA 8 Penajam Paser Utara, serta SMA Muhammadiyah Terpadu di Sepaku.

Respons pusat pun disebut cukup positif. Tim dari kementerian bahkan telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi. "Mereka sudah setuju secara prinsip, sekarang tinggal verifikasi lokasi," ungkap Armin.

Meski pembangunan fisik nantinya dibiayai pusat, tanggung jawab pemerintah daerah tidak berhenti. Pemprov Kaltim tetap menanggung biaya operasional sekolah setelah berdiri. "Bangunannya dari pusat, tapi operasional tetap di kami," pungkasnya. (riz)

 

EKO PRALISTIO

pralistioeko@gmail.com

Editor : Muhammad Rizki
#sma di kaltim #Anggaran Pendidikan Kaltim #Disdikbud Kaltim