KALTIMPOST.ID-Real Estate Indonesia (REI) Kaltim sendiri berencana turun langsung ke Balikpapan dalam waktu dekat. Selain agenda konsolidasi dengan anggota, kunjungan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk menggali informasi terkait kasus Balikpapan Regency. “Kami akan datang, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang bisa dibantu,” ujar Ketua REI Kaltim Wahyudi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa asosiasi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik secara langsung, terutama yang menyangkut hubungan hukum antara pengembang dan konsumen. “Itu tetap ranah perusahaan. Tapi kami bisa mendorong, mengingatkan kewajiban mereka kepada konsumen,” katanya.
Langkah awal yang akan dilakukan adalah pemetaan masalah. Mulai dari kondisi proyek, aliran dana, hingga kewajiban yang belum dipenuhi. “Kita lihat dulu. Seberapa besar masalahnya, di mana titiknya. Baru kita dorong solusi,” ujarnya.
Jika diperlukan, REI juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Di tengah situasi iru, Wahyudi menekankan pentingnya tanggung jawab moral pengembang. Ia mengingatkan bahwa konsumen membeli rumah bukan sekadar transaksi bisnis, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar.
“Konsumen itu beli rumah dengan susah payah. Itu uang tabungan, bahkan ada yang jual aset. Jadi developer harus paham itu,” katanya.
Karena itu, ia menilai pengembang harus bersikap terbuka dan berani menghadapi masalah. Bukan justru menutup diri atau menjadikan pihak lain sebagai tameng. “Jangan sampai marketing dijadikan tameng. Developer harus tampil, menjelaskan,” tegasnya.
Menurutnya, keterbukaan justru menjadi kunci untuk meredam konflik. Sebaliknya, sikap tertutup hanya akan memperbesar masalah. “Kalau dari awal terbuka, mungkin tidak akan sebesar ini,” ujarnya.
Kasus tersebut juga menjadi momentum evaluasi bagi asosiasi. REI Kaltim berencana memperkuat pembinaan terhadap anggotanya, terutama dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban kepada konsumen. “Kami ingin lebih proaktif. Jangan sampai ada kasus seperti ini lagi,” kata Wahyudi.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga akan ditingkatkan. Konsumen diharapkan lebih cermat dalam memilih properti, termasuk memeriksa legalitas dan status proyek sebelum membeli. “Ada cara-cara untuk mengecek. Jangan hanya percaya promosi,” ujarnya.
Bagi Wahyudi, kasus Regency adalah peringatan keras. Bukan hanya bagi pengembang yang terlibat, tetapi juga bagi seluruh pelaku industri properti. “Ini pelajaran. Bahwa masalah kecil yang tidak diselesaikan bisa menjadi besar,” katanya.
Ia berharap, penyelesaian kasus ini dapat dilakukan secara adil dan transparan. Sehingga kepercayaan masyarakat dapat kembali pulih. “Yang penting sekarang, bagaimana hak konsumen bisa dipenuhi. Itu yang utama,” pungkasnya.
Seperti diwartakan, ada ratusan orang yang diduga menjadi korban dari pembelian rumah di Balikpapan Regency. Mereka sudah bertahun membeli namun hingga sekarang belum dibangun rumah mereka.
Bahkan ada yang membeli rumah sejak tahun 2019, hingga sekarang belum juga dibangun. Padahal pembelian rumah dilakukan secara cash atau tunai. (rdh/rd)
Editor : Romdani.