TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani meminta pejabat membatasi menginap di hotel saat perjalanan dinas. Ia menyerukan efisiensi anggaran dengan memberi opsi memanfaatkan masjid sebagai tempat istirahat.
"Kalau penggunaan hotel, itu sudah kita batasi. Kalau bisa ya tidur di mesjid kah," ujarnya kepada awak media di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat
Penggunaan hotel menurutnya dibatasi sebagai bentuk contoh efisiensi dari DPRD. Seruan itu muncul di tengah ancaman defisit APBD Kukar 2026. Yani menyebut potensi selisih pendapatan dan belanja mencapai Rp 700-800 miliar. “Kalau defisit benar-benar Rp 800 sampai Rp 900 miliar, tentu banyak kegiatan yang harus dipangkas,” ujarnya.
Baca Juga: Bupati Kukar Tekankan Inovasi dan Kolaborasi di Tengah Ketatnya Anggaran
Menurut dia, beban APBD 2026 berat karena harus menanggung utang. Termasuk potensi pengurangan kembali anggaran sekitar Rp 1,8 sampai Rp 1,9 triliun. Utang sebelumnya sekitar Rp 850 miliar, bahkan mendekati Rp 900 miliar dengan bunga. Prioritas utama, kata dia, adalah pembayaran utang yang jatuh tempo paling lambat Desember tahun ini.
Yani menegaskan efisiensi dilakukan menyeluruh. “Kita melakukan efisiensi, termasuk perjalanan dinas dan anggaran-anggaran yang kira-kira masih bisa tidak dilaksanakan, itu kita pastikan ditahan,” ujarnya.
Proyek infrastruktur yang belum mendesak juga ditunda. Daripada menambah utang, lebih baik ditahan dulu. Kalau proyek sudah dikerjakan, kontraktor akan minta dibayar. Salah satu langkah nyata di DPRD adalah memangkas anggaran kegiatan di lingkungan sekretariat DPRD hingga 50 persen. “Kalau misalnya ada anggaran sebelumnya Rp 1 miliar, sekarang kita sisakan Rp 500 juta,” kata Yani. Belanja konsumsi rapat turut dikurangi.
Kegiatan aspirasi di OPD juga menyesuaikan kondisi kas daerah. “Kalau anggaran cukup, akan dilaksanakan. Kalau tidak, maka ditunda,” ujarnya. Yani menyebut ketidakpastian transfer dari pusat menjadi pemicu. Pemkab Kukar, menurut dia, masih menunggu hingga Juli atau Agustus.
“Dana kurang salur dari pemerintah pusat belum bisa dipastikan apakah ditransfer tahun ini atau tidak. Itu menjadi persoalan besar dalam penyusunan anggaran,” katanya. (qi)
Editor : Muhammad Rizki