KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Gelombang kritik terhadap Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tak hanya terjadi di jalanan melalui aksi demonstrasi. Sejumlah aduan masyarakat juga dilayangkan langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, pihaknya kini memberikan perhatian khusus terhadap Pemprov Kaltim.
Langkah itu diambil menyusul banyaknya laporan serta sorotan publik terkait kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran.
Baca Juga: Prabowo Subianto Lantik Jumhur Hidayat hingga Dudung Abdurachman, Ini Daftar Lengkapnya
Menurut Bima, Kemendagri terus mengingatkan agar penggunaan APBD dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada efisiensi. Ia menyebut, Kaltim menjadi salah satu daerah yang memiliki sejumlah catatan dalam pengelolaan anggaran.
“Kami terus memantau perkembangan dan memberikan pendampingan. Prinsip efisiensi harus menjadi pegangan utama,” ujarnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Kemendagri juga telah menurunkan tim dari Inspektorat Jenderal untuk mencermati berbagai kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
Selain itu, komunikasi intensif dilakukan melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah guna mengingatkan kepala daerah agar tetap berada pada jalur yang tepat.
Baca Juga: Dari Aktivis Buruh ke Kursi Menteri, Ini Jejak Mohammad Jumhur Hidayat
Bima menegaskan, seorang pemimpin seharusnya tidak mengedepankan fasilitas pribadi. Ia menilai keberhasilan kepala daerah ditentukan oleh kinerja dan dampaknya bagi masyarakat.
“Pemimpin itu yang terakhir menikmati. Fokusnya harus pada hasil kerja untuk rakyat,” tegasnya.
Sorotan terhadap Rudy Mas’ud sendiri mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari polemik kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah yang akhirnya dibatalkan, hingga rencana anggaran renovasi rumah jabatan yang cukup besar.
Selain itu, sejumlah isu lain turut menjadi perhatian publik, seperti dugaan praktik dinasti politik serta evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah daerah.
Seperti diketahui, nama Rudy Mas'ud mulai banyak dikritik karena pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar yang akhirnya dikembalikan.
Kemudian dia kembali disorot karena anggaran renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp 25 miliar. Selain itu, masih ada isu lainnya, seperti dinasti politik hingga keluhan soal program Gratispol.
Baca Juga: Fakta Mengejutkan Daycare Little Aresha: Puluhan Anak Diikat dari Pagi hingga Menjelang Pulang
Daftar Teguran Kemendagri ke Pemprov Kaltim:
1. Evaluasi penggunaan APBD agar sesuai prinsip efisiensi dan kebutuhan prioritas masyarakat.
2. Hentikan pengadaan jika terbukti tidak memberikan manfaat langsung bagi publik.
3. Perbaiki etika kepemimpinan, tidak berorientasi pada fasilitas pribadi.
4. Tingkatkan sensitivitas terhadap kritik publik dan aspirasi masyarakat.
5. Pastikan transparansi anggaran dalam setiap pengadaan fasilitas pemerintah.
6. Prioritaskan program berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Editor : Uways Alqadrie