KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, mengeluhkan rencana ditiadakannya bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2027. Kebijakan itu dinilainya berpotensi membuat anggaran pemerintah kabupaten/kota semakin terbatas.
Keluhan itu disampaikan Saefuddin dalam forum Musrenbang RKPD 2027 yang digelar di kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (30/4/2026). "Harapan kami, bankeu itu tetap diadakan. Karena itu sangat membantu sebagai support anggaran bagi pemerintah kabupaten/kota," kata Saefuddin.
Ia menyebut, selama ini bankeu menjadi salah satu penopang penting dalam membiayai berbagai program di daerah. Tanpa dukungan tersebut, kemampuan fiskal daerah dikhawatirkan semakin tertekan, terlebih di tengah berkurangnya dana bagi hasil (DBH). Menurutnya, kebutuhan anggaran di daerah masih cukup besar, sementara pagu yang tersedia terbatas. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus memutar otak agar program tetap berjalan.
"Kita ini sebenarnya prihatin, tapi tetap harus berusaha supaya program di daerah bisa terlaksana dengan baik meski ada pengurangan anggaran," ujarnya. Saefuddin menjelasakn, pada tahun sebelumnya setiap daerah menerima bankeu dengan besaran yang bervariasi. Dalam hal ini termasuk Samarinda yang juga menerima bantuan tersebut.
Ia pun berharap usulan dari seluruh kabupaten/kota agar bankeu tetap diadakan bisa didengar oleh pemerintah provinsi. "Kalau memang tidak ada, kami minta program dari provinsi yang langsung menyentuh kabupaten/kota bisa diperbanyak," ucapnya. Lebih lanjut, Saefuddin menjelaskan bahwa selama ini bankeu banyak dimanfaatkan untuk program prioritas daerah, seperti penanggulangan banjir, peningkatan sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur. "Yang paling banyak itu untuk penanggulangan banjir, selain program-program lain," tutupnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki