KALTIMPOST.ID-Kesenjangan akses pendidikan di Kaltim masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyoroti ancaman putus sekolah yang masih membayangi anak-anak di wilayah pedalaman, terutama akibat minimnya fasilitas pendidikan menengah.
Menurutnya, persoalan pendidikan di Kaltim tak lagi sekadar soal kualitas pembelajaran, tetapi juga menyangkut akses dasar menuju sekolah yang masih timpang antara kota dan desa.
“Masih ada daerah-daerah yang bahkan belum memiliki sekolah menengah, baik SMA maupun SMK. Itu yang membuat kemungkinan anak-anak putus sekolah di Kaltim masih ada,” jelasnya kepada Kaltim Post setelah Sarasehan Pendidikan di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (2/5).
Dia mencontohkan kondisi di Mahakam Ulu (Mahulu), di mana keterbatasan jumlah SMA membuat banyak pelajar harus menempuh jarak jauh, menyeberang sungai, hingga mencari tempat tinggal sementara hanya untuk melanjutkan pendidikan.
“Di Mahulu ada kecamatan yang SMA-nya cuma satu. Kalau anak-anak tinggal di seberang, mereka harus menyeberang atau cari saudara, bahkan kos. Padahal ini baru sekolah menengah,” ujarnya.
Situasi itu, lanjut dia, menunjukkan pemerataan pendidikan di Kaltim belum sepenuhnya tercapai.
Ia mengingatkan agar kualitas dan akses pendidikan di Samarinda maupun Balikpapan tidak terus meninggalkan daerah seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahulu.
“Jangan sampai pendidikan di Samarinda dan Balikpapan jauh berbeda dengan di Kubar atau Mahulu. Standarnya harus sama,” kata wakil rakyat asal Kaltim itu.
Selain akses, Hetifah juga menyinggung masih adanya sekolah rusak berat dan lingkungan belajar yang belum aman bagi peserta didik.
Menurutnya, persoalan infrastruktur dasar tetap harus menjadi prioritas sebelum berbicara lebih jauh soal peningkatan mutu.
Ia menegaskan, penyelesaian masalah pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah pusat atau daerah. Kolaborasi dengan guru, organisasi profesi, komite sekolah, hingga orang tua murid disebut menjadi kunci.
“Pusat tidak bisa sendiri, daerah juga tidak bisa sendiri. Semua pemangku kepentingan harus terlibat,” ungkap politikus Partai Golkar tersebut.
Dalam forum itu, Hetifah juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus, termasuk pengembangan sekolah inklusi maupun sekolah luar biasa (SLB) di Kaltim.
Dia memastikan Komisi X DPR RI akan mengawal sinkronisasi program pusat dan daerah agar hambatan pendidikan di Benua Etam, khususnya soal ketimpangan wilayah, bisa diurai.
“Antara desa dan kota masih terlihat kesenjangan. Ini yang harus kita pecahkan bersama supaya pendidikan berkualitas dan berkeadilan benar-benar dirasakan seluruh anak Kaltim,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.