KALTIMPOST.ID-Di balik capaian pendidikan di Kaltim yang positif, masih tersimpan dilema besar yang harus segera dijawab. Antara mengejar pemerataan atau meningkatkan daya saing.
Guru Besar dan Dekan FKIP Universitas Mulawarman Prof Susilo menilai upaya pemerintah daerah dalam mendorong pendidikan sudah berada di jalur yang tepat. Program seperti Gratispol bidang pendidikan dinilai mampu memperluas akses dan meningkatkan partisipasi sekolah.
“Kalau dilihat dari trennya, baik kualitas maupun upaya pemerintah itu sangat positif. Program seperti gratis itu menjawab persoalan di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari sisi pemerataan akses, terutama pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, kondisi Kaltim relatif baik. Angka partisipasi sekolah bahkan di beberapa daerah mampu menyamai, bahkan melampaui rata-rata nasional.
Namun, persoalan mulai terlihat ketika berbicara soal infrastruktur dan kualitas di wilayah pedalaman.
Berdasarkan berbagai kajian akademik terutama yang dilakukan mahasiswanya, masih terdapat kesenjangan signifikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu (Mahulu).
“Dari sisi infrastruktur, di daerah-daerah pedalaman itu memang belum standar seperti di kota-kota besar. Ini yang masih perlu kerja keras ke depan,” jelasnya.
Tak hanya itu, ketimpangan juga terjadi pada distribusi tenaga pendidik. Menurutnya, persoalan utama bukan lagi jumlah guru, melainkan penyebarannya yang tidak merata.
“Ada daerah yang kekurangan guru, ada juga yang kelebihan. Jadi masalahnya bukan jumlah, tapi distribusi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan lain yang mulai muncul, yakni rendahnya minat guru untuk ditempatkan di daerah terpencil. Faktor insentif dan kesejahteraan menjadi salah satu penyebab utama.
“Banyak lulusan pendidikan sebenarnya siap, tapi tidak mau ditempatkan di daerah terpencil kalau tidak ada insentif tambahan,” katanya.
Di sisi lain, perkembangan teknologi dinilai menjadi peluang besar dalam meningkatkan kualitas pengajaran.
Menurutnya, guru-guru muda saat ini relatif adaptif terhadap teknologi dan mampu mengembangkan metode pembelajaran secara mandiri.
Namun, keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah masih menjadi penghambat utama. “Kalau gurunya sebenarnya sudah siap, tapi kalau internetnya tidak merata, itu yang jadi masalah,” ujarnya.
Lebih jauh, Susilo menilai kebijakan pendidikan ke depan perlu lebih tegas dalam menentukan prioritas.
Pemerintah, kata dia, dihadapkan pada pilihan strategis antara mempercepat pemerataan atau mendorong daya saing secara bersamaan.
“Kalau dua-duanya mau dikejar sekaligus, konsekuensinya anggaran harus besar. Itu yang harus dihitung betul,” jelasnya.
Untuk diketahui, dalam rilis resminya pada awal tahun ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran pendidikan mencapai Rp 2,7 triliun untuk 2026, yang difokuskan pada program pendidikan gratis, termasuk untuk mahasiswa S-1 semester 1-8.
Selain itu, terdapat anggaran khusus Rp 1,4 triliun untuk program Gratispol dan program prioritas di 2026 yang fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi inklusif. (rd)
Editor : Romdani.