KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Pemprov Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) buka suara terkait isu anggaran Rp 450 juta yang disebut-sebut untuk pencucian pakaian kepala daerah. Pemprov mengklaim anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan pribadi kepala daerah.
Hal tersebut kemudian dijelasoan oleh Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, yang mengatakan bahwa angka yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) memang menggunakan nomenklatur 'belanja jasa pencucian kepala daerah'. Namun, penyebutan itu dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan peruntukan anggaran sebenarnya.
"Kalau di RUP memang tertulis pencucian pakaian kepala daerah. Tapi sebenarnya itu untuk kebutuhan rumah tangga di rumah jabatan, bukan hanya pakaian gubernur," ujar Astri saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2026).
Baca Juga: Dari Mobil Dinas hingga Renovasi Rp25 M: Banyak Pengaduan ke Kemendagri Soal Gubernur Kaltim
Sejatinya, kata dia, anggaran tersebut digunakan untuk menunjang operasional enam gedung di kompleks Kegubernuran Kaltim. Kebutuhan pencucian itu mencakup berbagai item seperti karpet, gorden, bed cover, hingga taplak meja yang digunakan dalam berbagai kegiatan.
Sebab, menurut Astri, intensitas penggunaan gedung-gedung tersebut meningkat seiring kebijakan efisiensi kegiatan pemerintah yang kini lebih banyak digelar di fasilitas milik daerah, bukan di hotel.
"Sekarang banyak kegiatan seremonial, kedinasan, sosial, sampai keagamaan dilaksanakan di rumah jabatan. Tamu juga sangat banyak, dan kami tidak memungut biaya operasional dari masyarakat," jelasnya.
Baca Juga: Malam Ini Nasib Hak Angket DPRD Kaltim Ditentukan, Jubir Tak Keberatan Disiarkan Langsung
Selain itu, fasilitas di rumah jabatan juga mencakup guest house dengan puluhan kamar yang kerap digunakan untuk menjamu tamu VIP, termasuk pejabat pusat hingga menteri. Kondisi itulah yang membuat kebutuhan pencucian pakaian bersama yang lainnya menjadi rutin, terutama untuk sprei, bed cover, dan perlengkapan lainnya.
Tetapi, Astri menggarisbawahi, angka Rp 450 juta merupakan pagu anggaran dalam satu tahun dan masih berpotensi berubah menyesuaikan kebijakan efisiensi. Realisasi anggaran nantinya bergantung pada kebutuhan riil di lapangan.
"Potensinya memang segitu, tapi ini masih bisa dikaji lagi. Penggunaannya juga berdasarkan kebutuhan kegiatan, bukan paket lelang tetap," ungkapnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki